BalikpapanLaporan Khusus

DPRD Balikpapan Sudah Anggarkan Pembebasan Lahan di Simpang Muara Rapak

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – DPRD Kota Balikpapan sudah melakukan pembahasan anggaran tentang pembangunan infrastruktur di kawasan Simpang Muara Rapak. Itu disampaikan Andi Arif Agung (A3), anggota DPRD Balikpapan, kepada media.

Menurut Andi, lembaga legislatif itu sudah membahas pada APBD perubahan untuk pembangunan jalan pengaman di sisi kiri turunan Muara Rapak.

“Ini untuk mengantisipasi jika ada kendaraan mengalami rem blong atau out of control bisa ambil jalur kiri tersebut. Secara teknisnya bisa dijelaskan oleh Bappeda Litbang kota Balikpapan,” tandasnya, baru-baru ini.

Untuk tahap awal di APBD Perubahan itu, kata dia, baru akan dilakukan pembebasan lahannya.

Keterangan Andi ini sekaligus menanggapi tuntutan 7 warga Balikpapan yang menggugat pemerintah lantaran dinilai abai dalam mengantisipasi kecelakaan maut yang kerap terjadi di Kota Beriman tersebut. Gugatan warga tersebut sudah masuk ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Sidang perdananya pada 23 Agustus lalu. Namun ditunda lantaran beberapa tergugat belum siap.

Adapun gugatan warga Balikpapan yang dikuasakan kepada BPH Peradi Balikpapan tersebut, antara lain menuntut adanya rekayasa jalan; bisa dengan membangun flyover atau pelebaran jalan. Kemudian meminta adanya regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum penindakan bagi yang melanggar.

Karena selama ini, menurut kuasa hukum penggugat, aturan jam edar misalnya, hanya berupa surat edaran wali kota saja. Dan itu dianggap kurang memiliki kekuatan hukum.

Terkait itu, menurut Andi Arif Agung, DPRD Kota Balikpapan sudah juga membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Transportasi. Antara lain isinya mengatur tentang jam edar kendaraan bermuata besar Over Dimension Over Loading (ODOL). Dan posisinya sekarang, Raperda tersebut sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Sebenarnya ini barang (Raperda, Red.) sudah tiga bulan masuk ke provinsi. Tapi belum selesai dari sananya. Kami berharap secepatnya selesai,” kata A3 yang juga ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan.

Andi menjelaskan, penyusunan regulasi ini berisi beberapa hal yang menyangkut kendaraan transporasi yang berhubungan langsung dengan beberapa peristiwa di kota Balikpapan. Tidak hanya musibah di Simpang Muara Rapak, tapi juga tentang aturan jam edar ODOL itu secara umum.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button