BalikpapanHL

Balikpapan Dapat Lampu Hijau, Flyover Bakal Dikebut

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Pemkot Balikpapan mendapat lampu hijau untuk segera memulai pembangunan flyover di Muara Rapak. Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Sigit Wibowo, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kaltim Muhammad Sa’bani, serta Anggota DPR RI Dapil Kaltim Irwan.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, lewat WA. Saya sampaikan gagasan,” ujar Sa’bani, dalam Focus Group Discussion (FGD) membahas perkembangan rencana pembangunan flyover Muara Rapak, guna meminimalisasi kecelakaan lalu lintas, yang difasilitasi HMI dan KAHMI Balikpapan, melalui zoom, Sabtu 22 Januari 2022, petang.

Sa’bani menyebut rencana pembangunan jalan layang di Muara Rapak memang telah dibahas pada 2020-2021 lalu. Adapun keputusan terkait pembangunan itu, kata dia, bukan keputusan yang diambil sepihak oleh Pemprov Kaltim, namun melalui proses berizin kepada pemerintah pusat. “Tentu kita tidak bisa mengulang sejarah,” katanya.

Baca Juga

Menurutnya yang terbaik saat ini bukan mencari kambing hitam dan saling menyalahkan atas lambannya progres pembangunan flyover di titik nol Balikpapan tersebut, melainkan berdiskusi untuk bisa menyelesaikan masalah. “Flyover Muara Rapak, bisa (dianggarkan) multiyears. Induknya di Balikpapan, bisa dimulai di APBD Perubahan (2022),” ujarnya.

APBD Perubahan 2022 Balikpapan, kata dia, bisa digunakan untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan.

Sebelumnya, Pemprov Kaltim sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover pada 2020-2021, hingga diperoleh angka Rp 185 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang tersebut.

“Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022,” tegas Sa’bani.

 

Setelah dikerjakan awal oleh Balikpapan, maka proyek ini bisa dilanjutkan  Pemprov Kaltim melalui dukungan APBD murni 2023 dan 2024. Hanya soal besaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan, kata dia, dibatasi aturan.

“Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama,” imbuh Sa’bani.

1 2 3Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button