Balikpapan

Predator Seksual, Siap-Siap Kebiri Kimia

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

Tak ada ampun bagi predator seksual. Para pelaku kekerasan seksual akan menghadapi hukuman berat jika terbukti bersalah di mata hukum. Tak hanya hukuman pidana, namun juga kebiri kimia.

nomorsatukaltim.com – PENERAPAN hukuman tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden RI, Joko Widodo, 7 Desember 2020 lalu.

PP ini dinilai menjawab keresahan para orang terdekat, khususnya orang tua korban kekerasan seksual. Sedikitnya, terdapat masing-masing lima laporan ke Polresta Balikpapan serta Polda Kaltim, atas kasus kekerasan wanita dan anak terkait seksualitas selama 2020 lalu.

“Kalau soal PP nomor 70 ini, kita (Polresta) hanya menjalankannya saja. Kan kita berdasarkan undang-undang yang ada,” ujar Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi.

Baca Juga

Meski tidak memegang kendali terhadap penerapan dan keputusan PP 70/2020 ini, namun pihaknya mendukung penuh terlaksananya aturan baru tersebut. Bahkan ia berharap, para pelaku sadar dan tidak berbuat kejahatan kekerasan seksual. “Ya kita hanya mendukung kebijakan tersebut. Tapi keputusan ada di pengadilan. Yang pasti pelaku kejahatan bisa berpikir ulang ada aturan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan telah siap melaksanakan aturan tersebut. Sebagai corong penegakan hukum, sejak ditandatangani PP tersebut, PN Balikpapan sudah berhak menjalankan regulasi tersebut. “Kami mendukung PP tersebut. Karena bagaimana pun juga, hakim adalah corong undang-undang, dengan kata lain putusan kami berpedoman pada undang-undang yang berlaku,” ujar Humas PN Balikpapan, Arief Wicaksono, Selasa (12/1).

Meski diakui, sejauh ini PN Balikpapan belum ada memutuskan perkara kasus kekerasan seksual. “Sementara ini di PN Balikpapan memang belum ada yang memutus perkara dengan tambahan hukuman kebiri,” jelasnya.

Disebutkan Arief, jika memang ada perkara kekerasan seksual yang ditangani PN Balikpapan, dan harus memutus perkara tersebut dengan hukuman kebiri kimia, maka PN Balikpapan siap melaksanakan putusan tersebut dengan koordinasi pihak-pihak lain. “Mekanisme kami sesuai dengan undang-undang, kami hanya memutus perkara-perkara, sedang pelaksanaannya ada di jaksa penuntut umum (JPU),” tambahnya.

Lanjut Arief, diharapkan dengan adanya regulasi baru ini, di Balikpapan khususnya dan Indonesia pada umumnya, kasus kekerasan seksual bisa berkurang bahkan bisa dihilangkan. “Harapan kami perkara-perkara dengan berkaitan dengan kesusilaan, baik korbannya wanita ataupun anak-anak di bawah umur menjadi berkurang dengan keluarnya PP tersebut. Dengan kata lain, ada efek jeranya bagi terdakwa ataupun pelaku,” tutupnya.

Dikutip dari berbagai sumber, PP 70/2020 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat 4 dan Pasal 82A ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button