Universitas Widya Gama Mahakam
Balikpapan

Pemkot Balikpapan Diminta Setop Aktivitas PT KRN

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan diminta menghentikan seluruh aktivitas pembangunan PT Kutai Refinery Nusantara (PT KRN). Perusahaan itu diduga belum mengantongi Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, hingga kini belum ada ketegasan dari Pemkot terkait hal tersebut.

Hal ini disampaikan langsung Kuasa Hukum Warga Teluk Waru Kariangau, Balikpapan Barat, Agus Amri saat menggelar konferensi pers di kantornya jalan Syarifuddin Yoes, Senin (11/1/2021). Menurutnya, dalam surat dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu perihal informasi penerbitan IMB. Bahwa penerbitan IMB PT KRN didasari oleh alas hak tanah sertifikat dan izin membuka tanah negara atas nama PT KRN.

Adapun alas hak tanah yang belum memiliki sertifikat atau IMTN yang masuk dalam izin prinsip/izin lokasi PT KRN sampai dengan sekarang, belum dimohonkan untuk penerbitan IMB.

“Padahal jelas sekali Pemkot melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan pada Agustus 2020 sudah menegaskan, bahwa di atas bangunan itu tidak memiliki IMTN dan tidak memiliki IMB,” terang Agus Amri.

Baca Juga

Untuk itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah kota untuk menghentikan aktivitas pembangunannya. Karena warga yang terdampak dan pemilik lahan rumahnya mulai kebanjiran. Sehingga Pemkot diminta untuk menindak tegas.

“Saya harap Pemkot tidak hanya galak saja pada pedagang kaki lima (PKL). Satpol PP harus berani dong dengan perusahaan seperti KRN melakukan kegiatan pembangunan secara ilegal,” tekannya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir. Karena warga sudah merasakan dampaknya. KRN menguasai 80 hektare di RT09 Teluk Waru, Kelurahan Kariangau kecamatan Balikpapan Barat. Warga Teluk Waru tinggal sejak 1949 sebagai petani dan peternak sapi.

“Saya mewakili warga yang lahan diserobot ada 14 hektare,” imbuh Agus Amri.

Pada 6 Januari 2021, DPRD Balikpapan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) meninjau langsung lokasi yang bermasalah. Dalam peninjauan tersebut diputuskan, meminta PT KRN untuk menghentikan pembangunan.

“Dalam kunjungan lokasi tanggal 6 kemarin, dari dinas terkait sudah menyampaikan bahwa dalam 2 hari ke depan akan bersurat meminta KRN menghentikan kegiatan pembangunan. Artinya bangunan itu harus disetop dan tidak boleh dilanjutkan,” tandasnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button