HLLaporan Khusus

Momentum Partai Buruh Tuai Suara dari PHK

Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja

Partai Buruh masuk dalam rengrengan parpol yang daftar di KPU. Apakah pandemi dan maraknya PHK akan berpengaruh pada dulangan suaranya? Mengingat perjuangan kaum pekerja tak hanya selesai di Dewan Pengupahan atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tapi juga regulasi.

TARGET Benny Kowel, ketua Partai Buruh Kaltim, tidak muluk-muluk. Partainya bisa lolos verifikasi faktual (verfak) oleh KPU saja sudah bersyukur. Sejumlah persyaratan digenjot. Struktur kepengurusan di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) dibentuk sampai tingkat kecamatan.

Keanggotan sesuai KTA diklaim mencapai 3.600 anggota. Kepengurusan di 59 kecamatan juga sudah terbentuk. Sehingga untuk di Kaltim, dirinya yakin bisa lolos verfak dari KPU. “Tinggal menunggu penyesuaian persyaratan yang juga dilakukan pengurus pusat partai di KPU RI,” katanya kepada Disway Kaltim-Kaltara.

Baca Juga

Keberadannya memang masih baru. Asbabun nuzul atau asal muasal terbentuknya Partai Buruh merupakan imbas dari pemberlakuan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)—yang popular disebut Omnibus Law itu. Aturan sapu jagat yang menyederhanakan berbagai UU yang berlaku sebelumnya.

UU Cipta Kerja dianggap melemahkan eksistensi kaum pekerja. Lebih pro terhadap para investor atau pelaku usaha. Belum lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi alasan PHK besar-besaran di berbagai sektor. Sistem pemberian pesangon pun disederhanakan lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) tahun 2021.

Sejumlah serikat pekerja yang kecewa membentuk lalu mendeklarasikan Partai Buruh. Bertarung untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan dan kebijakan menjadi misi politiknya. Menurut Benny, perjuangan buruh tidak cukup menjadi peramai parlemen jalanan semata. Meneriakan tuntutan dari atas aspal. Kini para buruh sadar. Kalau ingin mengubah nasib, satu-satunya jalan harus masuk parlemen.

“Dengan adanya Partai Buruh ini masalah dan tuntutan tentang kaum buruh bisa ditindaklanjuti,” tegas Benny kepada nomorsatukaltim.com – Disway National Network (DNN).

Belum genap dua tahun, partai buruh di hadapkan pada tantangan pelik. Pandemi menyerang. PHK terjadi di mana-mana. Tuntutan pekerja tidak didengarkan. Hak-hak kaum buruh seperti jaminan kesehatan dan lainnya belum semua bisa diakomodasi oleh pengusaha. Bagi partai, ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, terutama buruh. Partai pun harus bisa merebut simpati mereka yang menjadi korban.

1 2 3 4 5Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button