PPU Kabupaten Non Job (Bagian 3): Berjalan dengan Plt

PPU, nomorsatukaltim.com – Buntut dari pelepasan jabatan struktural di beberapa instansi pemerintah kabupaten. Kini beberapa pos kudu ditempati oleh pelaksana tugas (Plt). Dengan keterbatasan kewenangan Plt, apakah roda pemerintahan Pemkab PPU tetap berjalan maksimal?

Untuk diketahui, beberapa pos yang masih ditempati oleh Plt adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Bupati PPU AGM yang pernah ditanyai soal non job dan pengisian jabatan ini, menjawab dengan klinis. Bahwa di masa kepemimpinannya yang sudah diatur negara. Ia ingin memiliki atmosfer kerja yang sesuai visi pembangunannya. Karena itu AGM merasa perlu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.

“Memang birokrasi kita itu selalu bergulir. Saya menjabat hanya 5 tahun. Dan dituntut untuk merubah PPU.”

“Alhamdulillah saya sudah melaksanakan Upacara HUT RI tahun ini, tidak lagi di lapangan yang tandus.”

“Ada burung garuda di sana, dengan dua kepakan sayapnya, yang menyatukan Indonesia barat dan Indonesia timur, memegang bola dunia.”

“Harapan dari simbol itu adalah perubahan peradaban dunia itu melalui Indonesia,” jelas AGM.

Bila dilihat, tepat di depan kantornya memang ada sebuah lapangan. Biasanya digunakan untuk apel-apel. Lapangan itu adanya dalam sebuah taman. Taman ini baru. Tahun 2020 lalu rampung keseluruhan. Ikon tertinggi yang ada di taman ini ialah yang disebutkan AGM tadi.

PPU

Lalu, Plt Sekkab PPU Muliadi menjelaskan. Pemerintah telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Mereka saat ini sedang bekerja. Terakhir bahan dan data sudah diusulkan ke bupati. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan saja dari orang nomor satu di Pemkab PPU itu.

“Ini menyangkut kinerja. Penilaian pimpinan itu terhadap bawahannya, sah-sah saja. Dan PNS itu disumpah untuk mau ditempatkan di mana saja. Bahkan tidak diberi jabatan pun bisa,” tuturnya.

Muliadi juga menampik berbagai anggapan masyarakat. Bahwa banyaknya status pelaksana tugas justru menurunkan kinerja pemerintah. Malahan menurutnya, itu berlaku sebaliknya.

“Itu pandangan yang salah. Atas dasar apa itu. Justru beliau (AGM) itu sedang melakukan perbaikan.”

“Karena kerjanya lambat, makanya dicarikan orang yang cepat, tepat. Untuk menyiasati itu lah, makanya di Plt-kan. Plt itu sama saja dengan definitif. Di undang-undang kepegawaian diatur kok, dan membolehkan,” terangnya.

*

PERTIMBANGAN BERBAGAI HAL

Kepala BKPSDM Khairudin, mengungkapkan bahwa terkait dengan pengisian jabatan kosong tersebut. Saat ini pihaknya masih menyiapkan bahan dan data pejabat yang dinilai memiliki kompetensi dan memiliki kinerja yang baik.

“Beliau (AGM) sudah menginstruksikan untuk menyiapkan bahan dan data. Saat ini beliau masih memilah-milah bagi pejabat yang memiliki kompetensi dan kinerja yang bagus selama dua tahun ini untuk mengisi jabatan itu dan yang kosong nantinya akan dilakukan open biding,” ujarnya.

Disinggung soal jumlah pegawai yang pernah dan masih berstatus non job, ia enggan berkomentar. Ia tak mau komentarnya nanti disalahartikan oleh beberapa pihak.

ppu

“Saya enggak ngitung. Saya juga tidak mau bilang banyak. Karena itu kebijakan bupati,” tukasnya.

“Kalau terkait masalah mutasi. Itu haknya bupati. Jadi sebenarnya itu tidak perlu saya yang jawab.”

“Kalau saya bicara, nanti dipelintir lagi ke persoalan politik. Ke mana-mana nanti,” imbuhnya.

Sementara itu terkait dengan jadwal pengisian jabatan yang masih diisi oleh Plt, ya masih menunggu keputusan dari bupati selaku kepala daerah.

“Pengisiannya kita harus menunggu mutasi dulu. Jadi yang tahu jadwalnya Pak Bupati sendiri,” tandasnya.

Persoalannya dijelaskan. Ada berbagai pertimbangan yang masih dan memang perlu dilakukan. Apalagi ini masuk masa penghabisan tahun. Artinya jika ada mutasi itu perlu menyesuaikan dengan tahun anggaran.

“Biasanya kayak gitu, biar tidak terjadi tumpang-tindih penandatanganan anggaran. Menyesuaikan,” ujarnya.

Terkait persoalan non job dan mutasi ini diakuinya memang menjadi isu sensitif. Tidak hanya dalam periode kepemimpinan AGM, namun juga di beberapa kali periode sebelumnya. Ini juga terjadi di berbagai daerah lainnya. Namun begitu, ia meminta dan berharap pihak yang berkaitan langsung tidak menggunakan momentum ini untuk menimbulkan prasangka tidak baik.

“Tenang-tenang dulu. Mungkin bupati masih ada pekerjaan yang lain, saya juga tidak mau tanya, nanti dikira BKPSDM punya kepentingan. Jadi mutasi itu kewenangan PPK,” tutupnya.

*

NON JOB ADA PROSEDURNYA

Persoalan pembebasan jabatan atau yang biasa dikenal dengan non job merupakan proses dinamika organisasi pemerintahan yang sudah biasa terjadi. Non job merupakan pelepasan jabatan atau pembebasan sebuah jabatan yang di tempati oleh seorang pejabat ASN.

Di kalangan pejabat pemerintahan, non job kepada seorang pejabat biasanya dilakukan oleh Kepala Daerah dengan berbagai alasan, seperti kinerja yang kurang baik, melakukan kesalahan, bahkan tidak menutup kemungkinan ada pula yang menduga banyaknya kejadian non job atas dasar tendensi politis.

Lantas, bagaimana sebenarnya mekanisme proses pemberian nonjob kepada seorang pejabat oleh kepala daerah?

Pengamat hukum Universitas Balikpapan, Piatur Pangaribuan menjelaskan secara umum. Terkait pemberian nonjob kepada pejabat oleh Kepala Daerah selaku PPK harus memiliki dasar yang kuat sesuai aturan.

Menurut Rektor Uniba Piatur Pangaribuan, proses non job atau pembebasan jabatan terhadap pejabat telah diatur mekanisme dan prosesnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.

ppu

“Memang menonjobkan pejabatnya itu kewenangan Kepala Daerah, tapi kewenangan itu dibatasi oleh UU 30/2014 itu. Ada mekanismenya,” ucapnya.

Piatur mengungkapkan, proses non job yang dilakukan oleh kepala daerah juga harus dilihat. Apakah sesuai dengan prosedur, seperti melakukan peneguran, pemeriksaan dan temuan.

Diterangkan, pemberhentian seorang pejabat dari jabatannya sesuai aturan UU 30/2014 itu dikarenakan tidak produktif dalam hal kinerja, melampaui kewenangan, atau tidak menjalankan kewenangan, atau melakukan kesalahan yang fatal.

“Jadi sebelum dinonjobkan disurati dulu alasan dia menonjobkan pejabat itu dan harus disebut. Kalau proses nonjobnya itu melanggar prosedur, berarti dia melanggar administrasi pemerintahan,” ucapnya.

Jika pejabat itu tidak produktif maka harus disebut tidak produktif dalam hal apa, atau pejabat itu melakukan kesalahan juga harus disebut kesalahan yang dilakukan apa.

“Itu bisa jadi dasar kepala daerah untuk menonjobkan pejabatnya dan menentukan jenis pelanggarannya kategori ringan, sedang atau berat,” tuturnya.

Kemudian, pejabat yang dinonjobkan boleh melawan dengan melakukan gugatan di PTUN. Jika dinilai prosedur pencopotan jabatan tersebut dianggap tidak sesuai aturan.

“Boleh digugat, kan non job itu ada SK-nya. Itu yang akan digugurkan nantinya,” pungkas Piatur. (rsy/ava)

Leave A Reply