Baktiar Dinonjobkan Pemkab PPU karena Kritis?

PPU Kabupaten Non Job (Bagian 2-3)

Perbedaan pendapat itu bukan berarti ada yang pintar ada yang bodoh! Belum ada kan TPP ASN PPU yang cair? Ingat oknum BKD, jangan ada lagi telepon (yang) mengancam kalau ada yang komen. Atau dinonjobkan dengan alasan penilaian tanpa proses. ‘Forum ASN penakut PPU’.

DI atas adalah pernyataan Baktiar yang dituangkan pada media sosial Facebook pribadinya (Baktiar Soppeng), pada 14 September lalu. Ejaan telah disesuaikan oleh redaksi nomorsatukaltim.com. Unggahan tersebut dibuat Baktiar beberapa hari setelah ia menerima surat pembebastugasan yang ditandatangani Bupati AGM.

Dalam kasus Baktiar, belum diketahui secara pasti apa alasan ‘pemecatan’ dirinya. Seperti halnya pemkab yang menaruh jabatan Baktiar tanpa dijelaskan kesalahan dari yang bersangkutan. Namun erat dugaan, bahwa pemberhentiannya berkaitan dengan sikap kritis yang ia miliki.

Seperti diketahui, Baktiar memang cukup vokal menyuarakan kemacetan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP). Yang macet sejak Mei lalu. Sikap kritisnya ini yang ditengarai membuat bupati gerah.

Persoalan insentif ini memang membuat belingsatan banyak pegawai. Karena memang mayoritas ASN di PPU memiliki beban kredit yang cukup tinggi. Di mana gaji pokok sudah diplot habis untuk membayar berbagai tagihan tersebut. Sementara insentif dijadikan sebagai penopan kebutuhan harian mereka.

Namun kegelisahan itu hanya berakhir di obrolan balik meja saja. Tak banyak, malah hampir tak ada yang berani menuntut haknya pada pemkab. Karena menjadi pegawai yang kritis, berarti siap kehilangan jabatan. Para ASN memahami itu dan memilih untuk main aman saja.

Pada pertengahan Agustus 2021, sebagian dari mereka mulai tak tahan. Riak-riak upaya demonstrasi menuntut hak mulai digalang. Meminta pemkab segera membayarkan tunggakan pendapatan para pegawai.

Meski tak diketahui siapa dalangnya, kabar itu sampai juga ke telinga Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Yang selanjutnya terjadi, Bupati AGM sangat menentang aksi tersebut. Karena mencium adanya tendensi untuk menjatuhkan citra Pemkab PPU beserta dirinya. Bupati muda itu mencium gelagat politis tidak baik. Karena itu ia menentangnya.

“Saya suka kalau mereka demo. Kalau sampai seribu orang, saya lebih suka. Karena akan saya berikan surat cinta dengan pemutusan kerja sebagai ASN. Lumayan untuk mengurangi belanja langsung saya,” tegas AGM pada 23 Agutus lalu.

Atas pernyataan tegas dari bupati, rumor demonstrasi itu memudar. Hingga akhir Agustus, aksi yang dijanjikan tak pernah terjadi. Entah karena hanya gertak sambal. Atau memang karena takut dikirimi “surat cinta”. Dan sampai saat ini, isu itu akhirnya menguap.

Kisah berlanjut. Pasca dianggurkan, Baktiar tak tinggal diam. Ia membuat gerakan baru. Selain mengadukan Pemkab PPU ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman).

Baktiar juga merupakan aktor adanya aksi pembuatan surat permohonan penundaan pemotongan iuran Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) PPU. Ia menghimpun tanda tangan banyak PNS lalu dilayangkan ke Ketua Korpri PPU. Meminta agar tidak melakukan pemotongan iuran rutin seperti biasa. Hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang macet sejak Mei lalu itu lancar.

Dalam aksinya kali ini, selain meminta penundaan iuran, Baktiar menyebutkan alasan lainnya ialah untuk memberikan penetrasi pada Korpri. Untuk turun memberikan intervensi atas kebijakan kepala daerah soal non job tadi.

“Nah ini salah satu tujuannya kemarin, saya juga mengangkat non job itu agar Korpri hadir untuk mendampingi teman-teman yang non job, yang dianggap tidak melalui mekanisme yang ada,” katanya.

Di samping memang tugas Korpri, pun dalam iuran yang digalang selama ini juga salah satu peruntukkannya ialah memfasilitasi pendampingan hukum para anggotanya.

Namun hingga kini, hanya Baktiar seorang saja yang mengarah ke jalur laporan. “Sepengetahuan saya, baru saya. Yang lain takut kayaknya. Masih mengharap mungkin. Bisa jadi,” ucapnya.

Pada akhirnya, titik temu permasalahan ini adalah karena saling menduga. Bupati AGM menduga rencana demonstrasi ASN adalah gerakan politis. Baktiar pun demikian, dicopotnya ia dari jabatan struktural bukan disebabkan oleh pelanggaran. Namun juga mengandung unsur politis.

*

Terpisah, Ketua Korpri PPU, Tohar menuturkan dirinya memahami kegalauan teman-teman ASN saat ini. Soal kekecewaan terhadap keputusan dari PPK. Namun dirinya menyarankan untuk menempuh sesuai dengan aturan.

“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN serta PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. Di situ sudah diatur ketika ASN keberatan terkait dengan keputusan PPK dalam hal ini bupati,” jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satu cara mengajukan keberatan kepada PPK bisa dilakukan lewat jalur perseorangan. Karena sifatnya final individual terkait dengan keputusan PPK. Jika tidak ditanggapi atau merasa kurang puas mengajukan ke atasan PPK yakni gubernur.

“Jika jawaban gubernur tidak memuaskan dalam menanggapi surat keberatan ASN tadi, maka dapat dilanjutkan menggunakan jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tuturnya yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) PPU ini.

Pada posisi ini, lanjutnya, Korpri menilai langkah yang diambil ASN itu merupakan hak mereka dan  sifatnya terbuka. Jadi pihaknya hanya menyampaikan jalur yang sebenarnya bisa ditempuh.

“Saya berharap dan meminta agar ASN tetap bersikap profesional dan integritas dikedepankan, mau bekerja di mana saja. Bahwa sekecil apa pun namanya ASN itu adalah pejabat yang menjalankan fungsi negara, menyelenggarakan kepentingan masyarakat,” ujar Tohar yang sebelumnya juga pernah dibebastugaskan dari jabatan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU itu.

Buntut dari pelepasan jabatan struktural di beberapa instansi pemerintah kabupaten. Kini beberapa pos kudu ditempati oleh pelaksana tugas (Plt). Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Dengan banyaknya posisi yang ditempati oleh Plt. Akan kah roda pemerintahan Pemkab PPU terganggu? Bersambung besok.  RSY/AVA

Leave A Reply