Universitas Widya Gama Mahakam
Laporan Khusus

Perintah Jenderal Ganip: Benahi Penanganan Covid-19

Lonjakan kasus aktif di wilayah Kalimantan Timur memicu kekhawatiran pemerintah pusat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memerintahkan para kepala daerah membenahi penanganan COVID-19.

Nomorsatukaltim.com – Angka kasus aktif harian di sejumlah daerah di luar Jawa-Bali mencapai angka tertinggi selama bulan Juli. Situasi itu tak lepas dari merebaknya virus varian Delta.

Sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kasus ialah Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Papua.

Terkait situasi ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito meminta para kepala daerah membenahi penanganan wabah.

Baca Juga

“Ternyata saya melihat yang telah dilaksanakan gubernur dan para bupati dan wali Kota, itu sudah melaksanakan penanganan dengan baik. Namun kenapa kasus masih meningkat? Oleh karena koordinasi, dan ternyata memang ada yang harus dibenahi,” kata jenderal bintang tiga itu.

Menurutnya pembenahan yang perlu dilakukan harus diurut dari hulu ke hilirnya. Maksudnya bagaimana agar penanganan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 benar-benar sesuai dengan sistem yang telah dibuat. “Inikan ada triasenya. Ada penggolongannya, ada OTG (Orang Tanpa Gejala), ada ODG (Orang Dengan Gejala) ringan dan berat. Jadi masing-masing ada treatment-nya,” urainya.

Ia menyebut, orang yang diijinkan mendapat treatment isolasi mandiri (isoman) ataupun Isolasi Terpusat (Isoter) harus dibedakan. Antara OTG dan ODG. “Nah ini yang perlu ditata. Karena dari pengalaman penanganan di daerah Jawa dan Bali, terjadinya fatality itu karena pemburukan ketika pasien dibawa ke rumah sakit, sudah dalam kondisi kritis,” terangnya.

Ia menyebut hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Yakni mengalami pemburukan saat melakukan isoman sementara tidak dalam monitoring dengan baik.

Masalah kedua yang menyebabkan fatality rate atau rata-rata kematian meningkat yakni banyak pasien berpenyakit komorbid atau karena usia yang bersangkutan sudah lanjut. “Sementara tempat isoman tidak layak,” katanya.

Menurut Ganip, Satgas telah mencatat, dalam minggu-minggu terakhir Kaltim merupakan salah satu provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali yang mendapat perhatian khusus presiden Joko Widodo. Musabab peningkatan signifikan pada beberapa indikator tingkat kegawatan pandemi COVID-19. Yang membuat istana khawatir.

Di antara parameter yang mengalami lonjakan, yakni jumlah kasus positif atau terpapar virus, kemudian angka kasus meninggal dunia dan tingkat keterisian fasilitas kesehatan yang telah berada pada fase kritis.

“Terutama, kita sangat prihatin kasus meninggal dunia yang sangat tinggi,” kata Ganip dalam pertemuan tersebut.

Ia juga mengatakan, tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di Kaltim menempati urutan tiga nasional. Yang merupakan indikator penggambaran cukup tinggi dan artinya tidak baik.

Kendati, ia berucap bahwa perhitungan tinggi rendah BOR bergantung pada jumlah konversi ruang perawatan di rumah sakit. Sebagai salah satu contoh tidak kenanya perhitungan BOR ialah laporan bahwa tingkat keterisian fasilitas ruang ICU di Kabupaten Paser, yang menunjukkan angka 100 persen. Namun ternyata hanya terdiri dari dua bed atau tempat tidur.

Artinya ketersediaan tempat tidur untuk pelayanan ICU begitu rendah. Namun tergambar dengan persentase yang begitu tinggi. Maka, kata Ganip, Satgas saat ini tengah mendalami data beberapa macam indikator BOR di provinsi ini.

“Konversi ini ada beberapa macam. Seberapa banyak yang dikonversi, ini kita sedang teliti betul. BOR ini perlu dikonversi sesuai yang diharapkan,” ucapnya.

Selain soal BOR, perwira aktif TNI angkatan darat itu mengulas beberapa kendala lainnya. Seperti keterbatasan jumlah oksigen  dan ketersediaan vaksin. Yang menjadi komponen utama penanggulangan wabah di sektor hilir dan hulu.

“Memang kebutuhan oksigen di Indonesia, kalau dihadapkan dengan lonjakan covid yang sedemikian besar, maka kesulitan di daerah itu adalah kesulitan transportasinya,” kata dia.

Pemerintahan pusat dikatakan telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kekurangan pasokan oksigen. Antara lain dengan menggunakan oksigen liquid serta menyuplai oksigen konsentrator.

Dalam hal keterbatasan jumlah vaksin yang didistribusikan ke daerah, Ganip menjelaskan bahwa kendala utamanya terdapat pada proses pengemasan.

Pemerintah disebut telah mendatangkan vaksin yang cukup banyak, hanya saja vaksin yang datang dalam bentuk curah atau bahan mentah itu memerlukan waktu minimal satu bulan untuk memprosesnya lebih lanjut. Di satu sisi ia mengatakan bahwa kuota pengiriman vaksin ke daerah disesuaikan dengan jumlah populasi daerah tersebut.

Selanjutnya Ganip berbicara mengenai strategi berlapis Satgas untuk mencegah penularan virus bekode SARS-CoV-2 itu. Pertama, ia pencegahan potensi penularan antar negara. Dengan melakukan screening di pintu-pintu masuk-masuk Indonesia. Yang kedua ialah screening bagi pelaku perjalanan dalam negeri. Dan yang ketiga penerapan protokol kesehatan ketat di masyarakat termasuk dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan semacam PPKM.

“PPKM adalah pembatasan pencegahan penularan di hulu. Karena virus ini vektornya adalah manusia,” imbuhnya.

“Inilah sebenarnya basic atau dasar dari pengendalian virus corona ini. Ujungnya nanti membantu pelaksanaan 3 T (tracing, tracking dan treatment),” jelas Kasatgas COVID-19.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button