Laporan Khusus

PPKM Darurat Diperpanjang, Namanya Ganti PPKM Level 4

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

Untuk kesekian kalinya istilah kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia berubah. Setelah PPKM Darurat berakhir Selasa (20/7) kemarin, mulai hari ini dikenalkan terminologi baru: PPKM level. Apa bedanya?

Nomorsatukaltim.com – “Pandemi diatasi dengan istilah-istilah yang tidak mudah dipahami masyarakat. Intinya, selamatkan hidup kalian sendiri-sendiri.” Itulah respons masyarakat menanggapi penggantian sebutan untuk kebijakan pengendalian wabah.

Tanggapan dalam bentuk meme dengan cepat menyebar melalui aplikasi pesan maupun media sosial. Asal tahu saja, sebelum istilah PPKM Darurat, pemerintah sudah menerapkan PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PSBB, PSBB Diperketat, dan sebagainya.

Menurut pengamat hukum, Andri W. Kusuma, istilah-istilah tersebut menimbulkan kesan upaya pemerintah menghindari tanggung jawab memberi makan rakyat.

Baca Juga

Menurutnya, terminolog PPKM tidak dikenal dalam rezim UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehataan. “Pada saat diterapkannya karantina wilayah, rakyat harus masuk rumah, tidak boleh ada yang di jalanan, di luar rumah. Tapi pada saat yang bersamaan, rakyat juga berhak diberikan makanan. Itulah kewajiban pemerintah memenuhi hak rakyat. Itulah logika keadilan yang diberikan UU Kekarantinaan Kesehatan,” ujar Andri W. Kusuma, dilansir dari CNN Indonesia.

Menyusul telah berakhirnya PPKM Darurat, Pemerintah Kalimantan Timur secara resmi mengikuti pusat yang menggantinya dengan PPKM Level.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jauhar Efendi mengatakan ada 4 daerah yang menerapkan PPKM Level, yakni Balikpapan, Berau, Bontang dan ditambah Samarinda.

“Jadi kita di Kaltim ada 4 daerah diberlakukan PPKM darurat, atau sekarang diganti PPKM Level 4, yakni Samarinda,” kata Jauhar Efendi dalam keterangannya.

Penggantian istilah PPKM dilakukan setelah melalui Rakor penanganan COVID-19 dipimpin Presiden Joko Widodo. Dijelaskan Jauhar, istilah PPKM mikro, diperketat hingga darurat menjadi PPKM level 1 hingga level 4.

“Ya, usulan dari daerah. Ada masyarakat yang merasa ngeri dan menakutkan istilah darurat, sehingga pusat disetujui Bapak Presiden, ganti istilah atau sebutannya level,” imbuh Jauhar.

Dengan begitu, istilah PPKM Mikro, PPKM Diperketat hingga PPKM Darurat kini menggunakan istilah PPKM Level 1,2,3 dan 4. Pemerintah dalam menetapkan status level pembatasan di daerah itu didasarkan pada hasil assesmen situasi pandemi.

Menurut Kementerian Kesehatan, assesment level situasi pandemi adalah indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19.

Parameter itu mengacu pada pedoman organisasi kesehatan dunia WHO. Yang ditetapkan Kemenkes melalu Kepmen Nomor 4805 Tahun 2021.

Sedikitnya, ada lima level situasi pandemi menurut Kepmenkes tersebut. Yang meliputi situasi pandemi level 0. Yaitu situasi pandemi tanpa penularan lokal. Kemudian situasi pandemi level 1. Yakni situasi di mana penularan tidak terjadi, namun ada keterbatasan dalam penerapan upaya mencegah penularan, atau jika kasus ada, epidemi masih dapat dikendalikan melalui tindakan yang efektif di sekitar kasus atau klaster kasus.

Situasi pandemi level 2 adalah situasi dengan insiden komunitas yang rendah. Sementara situasi level 3 adalah kondisi di mana penularan komunitas dengan kapasitas respon terbatas dan terdapat risiko layanan kesehatan menjadi tidak memadai.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button