Universitas Widya Gama Mahakam
HLLaporan Khusus

Pemkab PPU Hentikan Paksa Proyek Sumur Gas Bekas

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menghentikan paksa proyek workover sumur bekas PT Vico Indonesia Company. Upaya mempertahankan produksi sumur gas itu disinyalir merugikan keuangan daerah. Petinggi perusahaan daerah diduga terlibat. SKK Migas mendalami sengketa ini.

nomorsatukaltim.com – BAU amis proyek workover pada 4 sumur gas di Kabupaten PPU terbongkar, dua pekan lalu. Sekretaris Kabupaten PPU, Muliadi, turun langsung ke Kelurahan Lawe-Lawe. Bersama sejumlah anak buahnya, Muliadi menyetop proyek itu.

Walhasil, 80 pekerja yang mengaku mendapat tugas dari PT Suveryor Indonesia dan PT Tridiantara Alvindo hanya pasrah. Dua perusahaan itu disebut bekerja sama dengan PT Benuo Taka Wailawi (BTW). Dus, di sinilah sengketa itu bermula.

Muliadi menyatakan, kegiatan itu dihentikan sementara lantaran tak ada izin dari pemerintah. Ilegal. Ia menduga adanya penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang mengatasnamakan sebagai “pegawai Perumda Benuo Taka”.

Baca Juga

Perusahaan ini merupakan induk usaha BTW. “Ada oknum mantan pegawai berinisial IR dan TA yang sudah dipecat dan tidak masuk dalam jajaran manajemen (yang mengerjakan proyek ini),” kata Muliadi. Padahal, proyek itu semestinya dikerjakan oleh Perumda Benuo Taka.

Dari pemeriksaan yang dilakukan meliputi dokumen proyek, proses pengerjaan pipa gas sudah dilakukan sejak Desember 2020. Jauh sebelum kehadiran Muliadi.

Saat memeriksa dokumen itu, salah satu orang mengaku menjabat sebagai petinggi di BTW. Tetapi Muliadi tak mengakui itu. “Faktanya dalam kepengurusan manajemen baru, tidak ada nama kedua oknum tersebut. Begitupun aktivitas pengerjaan tadi.”

“Kami sama sekali tidak mengetahui aktivitas pengerjaan. Bahkan salah satu oknumnya mengaku-ngaku sebagai GM Perumda Benuo Taka,” bebernya, sehari setelah sidak.

“Itu juga legal standing atau status hukum atas pengerjaan sumur gas tidak tercatat secara administratif di Dinas Perizinan,” lanjutnya.

Akibat proyek sumur gas itu dikerjakan pihak lain, Muliadi menyebut pemerintah boncos. Potensi kehilangan PAD dari sektor retribusi dan pajak.

Menurutnya, kewenangan proyek tersebut ada di SKK Migas. Tetapi pemerintah daerah punya hak dalam melakukan tindakan administratif mulai dari perizinan, retribusi dan pajak gas.

“Kami tidak hanya menghentikan aktivitas pengerjaan pipa gas. Tetapi kami juga menempuh jalur hukum ke Kejaksaan dan Kepolisian. Karena ini ada unsur korupsi yang tentu saja merugikan negara. Pemerintah daerah kan juga bagian dari negara,” ucap Muliadi.

Terkait perkara itu, Direktur PT BTW, Indra Riswanto langsung bereaksi. Ia melayangkan surat ke pemerintah kabupaten, Jumat, (19/3) kemarin. Ia meminta klarifikasi penyegelan dan penghentian workover di 4 sumur Lapangan Wailawi dan kelanjutan operasi workover.

Dalam surat itu, Indra Riswanto membeberkan 6 poin. Selain menyatakan BTW berhak atas pekerjaan tersebut, ia mempertanyakan langkah penutupan proyek.

“Berkaitan dengan tindakan tersebut, kami sampaikan klarifikasi apakah tindakan tersebut resmi atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka? Dan kami memohon pemberitahuan dan penyampaian atas tindakan tersebut secara surat formal sesuai dengan ketentuan dan peraturan di Pemerintah Daerah Penajam dalam melakukan penyegelan dan penghentian suatu kegiatan di area Objek Vital Nasional,” bunyi klarifisikasi Indra.

Ia menyatakan tindakan Sekkab PPU, Muliadi “bersama dengan beberapa orang Aparatur Sipil Negara dan Satpol-PP Penajam yang memasuki area lokasi kegiatan Workover Sumur W-4 dengan tidak mengikuti ketentuan Protokol Keluar dan Masuk area Sumur W-4 yang kami tetapkan dalam rangka menjaga keamanan dan keselamantan”.

Berdasarkan keterangan Indra dalam surat itu, pemberhentian dan penyegelan kegiatan workover berada di Pondasi RIG TA#1 350 HP dan Muster Point Tenda di pintu masuk lokasi Sumur W-4, “tanpa adanya pemberitahuan surat secara formal dan pernyataan kepemilikan tanpa menunjukkan bukti dokumen legalitas sebagai Operator di Wilayah Kerja Wailawi,” jelasnya.

Ia menyebut, BTW sebagai pemegang 100% Participating Interest dan Operator di Wilayah Kerja Wailawi berdasarkan surat Dirjen Migas a.n Menteri ESDM, Nomor 3432/13/DJM.E/2015, Hal Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interest di Wilayah Kerja Wailawi pada tanggal 12 Maret 2015.

Dalam rapat Diskusi Teknis Keteknikan Pengeboran Rencana Workover 2020-2021 KKKS Benuo Taka Wailawi WK Wailawi pada tanggal 19 Agustus 2020, Pre Work Programand Budget(WP&B)/Rencana Kerja dan Anggaran 2021, pada tanggal 7 Juli 2020, dan Rapat WP & B 2021 pada 4 November 2020, telah mendapat persetujuan melakukan kegiatan WorkOver 4 (empat) sumur gas Wailawi oleh SKK Migas. Di mana dalam pekerjaan tersebut ditetapkan target produksi pada APBN Pemerintah Indonesia 2021 sebesar 7 MMSCFD Gas.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button