HLLaporan KhususPolitik

Pasca Putusan DKPP, Edi Damansyah Amankah?

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tidak akan berpengaruh terhadap hasil Pilkada di Kutai Kartanegara. Posisi Bupati Kukar Terpilih, Edi Damansyah tak akan terdampak putusan yang mencopot Erlyando Saputra dari jabatan Ketua KPU Kukar.

nomorsatukaltim.com – PENILAIAN itu disampaikan Pengamat Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menanggapi hasil sidang DKPP pada pekan lalu. Menurutnya,  DKPP hanya mencopot Erlyando Saputra dari jabatan Ketua KPU Kukar, bukan sebagai anggota KPU.

“Kedua, materi putusan DKPP itu berkaitan dengan etika penyelenggara. Bukan soal pelanggaran administrasi atau pun pidana pemilihan,” kata Herdiansyah Hamzah.

“Jadi putusan DKPP tersebut tidak mempengaruhi hasil Pilkada,” ujar Castro, sapaan akrabnya, Ahad (14/2/2021).

Baca Juga

Namun demikian, jelas Herdi, putusan DKPP ini berdampak terhadap legitimasi penyelenggara. Akan muncul semacam ketidakpercayaan publik terhadap KPU.  Apalagi sanksi pemberhentian sebagai ketua dan peringatan keras DKPP tersebut, bermakna pelanggaran etik yang dilakukan tergolong sangat berat.

Hal yang dianggap ‘mengamankan’ posisi Edi Damansyah ialah putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. “Jadi harus segera ditindaklanjuti sebagaimana bunyi putusannya,” ujar Castro.

Namun mantan Ketua KPU Balikpapan, Abdul Rais mengatakan keputusan DKPP dapat memengaruhi hasil Pilkada Kukar.

“Apakah dapat dipermasalahkan hasil dari Pilkada, tentu saja bisa dan harus melalui mekanisme. Makanya (sanksi) ini adalah sebagai dasar bahwa KPU tidak menjalankan rekomendasi yang tidak sesuai ketentuan norma undang-undang dan peraturan,” terang praktisi hukum ini.

Dijelaskannya, putusan DKPP tersebut dapat menjadi landasan untuk mempersoalkan hasil pilkada. “Yang bisa mempermasalahkan (hasil pilkada) itu adalah Pemantau Pemilu. Yang memang memiliki legal standing,” jelasnya.

Pemantau Pemilu dapat mempermasalahkan hasil pilkada dengan menjatuhkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar terpilih melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

“Nantinya bisa di tingkat Kasasi. Dari PTUN bisa di PTTUN dan MA. Semua proses itu bisa dilalui, siapa yang memiliki legal standing. Ya Pemantau Pemilu. Nanti putusannya apakah menganulir atau permohonan ditolak. Tinggal dilihat saja. Jadi intinya bisa dipermasalahkan hasil Pemilunya dengan menempuh jalur hukum,” ungkap Penasehat Hukum KPU Kaltara ini.

Di sisi lain, ketua dan anggota Komisioner KPU Kukar juga dapat melakukan upaya hukum atas sanksi yang telah diberikan. Hal tersebut tercantum pada putusan regulasi di PKPU dan Bawaslu serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan segala perubahannya. Apabila keputusan itu bersifat final dan mengikat.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button