Universitas Widya Gama Mahakam
Kaltara

Tolak Kebijakan Pusat

TANJUNG SELOR, DISWAY – Tolak Kebijakan Pusat, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020, yang mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemik COVID-19. SE ditujukan kepada gubernur se-Indonesia.

Surat edaran tersebut, yang di dalamnya mengatur tidak ada kenaikan upah minimum, mendapat penolakan dari Ketua Federasi Buruh Indonesia Kaltara, Haposan Situmorang.

Menurutnya, kenaikan upah setiap tahun adalah hak yang harus didapat pekerja. Sehingga, pemerintah berkewajiban memfasilitasinya. “Tidak bisa begitu. Sesuai PP 78 Tahun 2015, ada ketentuan yang mengatur naiknya upah minimum setiap tahun,” kata Haposan, Selasa (27/10).

Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan serikat pekerja lainnya. Untuk mengambil sikap atas keputusan tersebut. “Kami akan memperjuangkannya melalui Dewan Pengupahan. Tapi kalau ditanya sikap, kami tentu menolak,” tegasnya.

Baca Juga

Jika tidak ada kenaikan upah minimum, UMP Kaltara 2021 sebesar Rp 3.000.803. Sedangkan UMK Tarakan sebesar Rp 3.756.824, Kabupaten Malinau sebesar Rp 3.185.837, Kabupaten Tana Tidung Rp 3.113.368, Kabupaten Bulungan Rp 3.109.313, dan Kabupaten Nunukan Rp 3.083.182.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button