Berau

Pelantikan Anggota DPRD Diwarnai Biarpet, Diduga karena Monyet

banner diskominfo kaltim

Suasana pelantikan anggota DPRD Berau ketika terjadi pemadaman listrik, Senin (19/8), (Hendra/DiswayBerau)

Tanjung Redeb, DiswayKaltim.com – Pelantikan 30 anggota DPRD Berau di Gedung DPRD Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (19/8), sekira pukul 10.00 Wita diwarnai pemadaman listrik berulang (biarpet). Hal ini disebabkan kerusakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lati.

Meskipun tidak sampai 1 menit, insiden tersebut sempat menyita perhatian masyarakat yang menyaksikan pelantikan anggota dewan tersebut.
Mulanya, Sekretaris DPRD Berau, Eva Yuniarti menyebutkan satu persatu nama dewan terpilih untuk maju kedepan. Tiba-tiba, lampu yang berada di dalam gedung mati dan membuat kegiatan terhenti sesaat.

Baca Juga

“Huuuu.. mati lampu di gedung dewan,” teriak warga yang berada di barisan belakang.

Beruntung panitia pelantikan sigap mengganti jalur listrik dari PLN ke generator set (Genset) yang telah disiapkan. Akan tetapi, tidak berselang lama, lampu kembali mati, dan membuat seisi ruangan menjadi gelap gulita saat Eva hendak mengumumkan calon ketua DPRD sementara.

“Mati lagi,” teriakan kembali terdengar di barisan belakang.

Sesaat kemudian lampu kembali nyala, dan acara kembali diselenggarakan. Meskipun pelantikan anggota DPRD diwarnai dua kali pemadaman listrik, secara keseluruhan acara berlangsung lancar dan tertib. Dalam pelantikan tersebut, Madri Pani Politisi NasDem dari Dapil 2, dipilih menjadi Ketua Dewan.

Syarifatul Syadiyah, turut menyayangkan adanya insiden pemadaman listrik tersebut. Ia mengatakan, kondisi tersebut sangat merugikan, apalagi di tengah acara pelantikan DPRD.

“Saat acara sakral pelantikan anggota DPRD mati lampu itu sangat merugikan. Ya, mungkin kedepannya PLN harus meningkatkan kinerjanya lagi,”bebernya.

Ia mengatakan, sebagai konsumen dirinya merasa berhak mengeluhkan pelayanan listrik yang kerap mati tersebut. Apalagi, pemadaman listrik sudah seperti bergiliran dengan waktu yang ditentukan.

“Sebetulnya kita sebagai konsumen berhaklah, karena sudah melaksanakan kewajiban membayar setiap bulan. Kalau terlambat saja diputus sementara kalau mati lampu meskipun sebelumnya ada pemberitahuan, tapi jangan juga lama matinya,” terangnya.

Sementara Itu, Madri Pani juga mengatakan, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Dirinya berharap pihak, PLN, pemerintah daerah, dan legislatif dapat duduk bersama.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button