BalikpapanHL

Sidang Lanjutan Kasus Muara Rapak Berjalan Lancar, Tapi…

Dua Tergugat Tak Hadir, Jika Responnya Baik Dimungkinkan Cabut Gugatan

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Sidang Lanjutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sejumlah warga Balikpapan terkait Simpang Muara Rapak, belum dihadiri semua perwakilan para tergugat.

Ada dua tergugat yang tak hadir dari 6 tergugat, yakni perwakilan dari ketua DPRD Balikpapan dan Kementerian PUPR. Sementara perwakilan tergugat yang hadir adalah Kementerian Perhubungan, Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim dan Pemkot Balikpapan.

“Alhamdulillah, sidang lanjutan ini berjalan tepat waktu dan lancar. Tapi sayang dua dari enam tergugat masih tidak hadir lagi,” keluh Ketua PBH Peradi Balikpapan Ardiansyah SH MH, sebagai kuasa penggugat.

Ardiansyah menyayangkan kurangnya respons perwakilan ketua DPRD Balikpapan dan Kementerian PUPR. Dan itu menjadi catatan para penggugat. Pihak DPRD Balikpapan, kata dia, dinilai menyepelekan gugatan warga Balikpapan.

Alasan yang diterima Ardiansyah dari pihak DPRD Balikpapan, bahwa mereka telah mengutus perwakilan include dengan kuasa hukum dari Pemkot Balikpapan. Pun itu disampaikan secara lisan. Sementara, tambahnya, yang digugat ada dua lembaga yang berbeda.

“Memang kuasa hukum Pemkot Balikpapan telah membawa surat kuasa dari wali kota. Tapi juga mengaku sekaligus mewakili DPRD Balikpapan secara lisan. Surat kuasanya menyusul. Kami sebagai kuasa hukum penggugat menyimpulkan, bahwa DPRD Balikpapan sangat menyepelekan gugatan warganya,” tegasnya, saat dikonfirmasi usai sidang, Selasa (20/9/2022).

Ardiansyah juga mempertanyakan perwakilan dari pihak DPRD Kaltim yang diwakili anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Yusuf Mustafa.

Diketahui Yusuf Mustafa membawa surat kuasa dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Namun pihak penggugat mempertanyakan keabsahan surat tersebut. Karena menurut informasi yang beredar, Kemendagri mencabut kembali surat pengangkatan Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua DPRD Kaltim.

“Jadi tadi kami mempertanyakan surat itu. Apakah sudah benar secara hukum,” jelasnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button