HLLaporan Khusus

Warga Balikpapan Menggugat, Pertanyakan Kasus Simpang Muara Rapak

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Solusi penyelesaian peristiwa kecelakaan di simpang Muara Rapak Kota Balikpapan hingga kini masih menggantung. Warga yang khawatir persitiwa kecelakaan maut kembali terulang, akhirnya melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara atau Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri Balikpapan.

Surat gugatan tersebut sudah masuk PN Balikpapan pada 22 Juli 2022. Dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Balikpapan sebagai kuasa hukum dari 7 penggugat yang merupakan warga Balikpapan.

Ketua PBH Peradi Balikpapan Ardiansyah SH MH, sebagai kuasa penggugat, mengatakan pihaknya sudah melayangkan somasi kepada pihak terkait. Yakni Pemkot Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan, Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim, bahkan hingga Kementerian pada awal Februari 2022. Karena hingga saat ini tidak ada langkah konkret dan upaya penyelesaian kecelakaan menahun di simpang Muara Rapak, maka Peradi Balikpapan mewakili 7 warga tersebut melayangkan surat gugatan ke PN Balikpapan.

“Kita sudah bertemu dengan pihak terkait itu, namun jawabannya masih sumir. Saling melimpahkan dan saling menyalahkan,” kata Ardiansyah kepada media ini.

Menurutnya, gugatan ini disebut sebagai Gugatan Warga Negara lantaran tidak terkait dengan kepentingan orang per orang. Tapi, kata dia, ini sudah menjadi persoalan warga secara umum agar peristiwa kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak tidak terjadi lagi. Karena jelas ini mengancam siapa saja warga yang kerap melintas di jalan itu.

Sebetulnya, kata dia, tuntutan warga itu sederhana. Yakni adanya upaya konkret pemerintah dalam melakukan langkah antisipasi. “Selama ini kan hanya statement-statement saja. Tidak ada langkah konkret. Tidak ada upaya penganggaran baik di Pemkot Balikpapan atau pun di Pemprov Kaltim,” terangnya.

“Padahal ini sudah mau tutup tahun,” tambahnya.

Ardiansyah mengatakan, ada 4 tuntuan yang dilayangkan penggugat. Pertama, adanya pelebaran jalan di sekitar turunan Muara Rapak; Kedua, pembangunan flyover; Ketiga, pembuatan Perda pengaturan kendaraan tertentu, dan Keempat, pamasangan rambu jalan.

“Tuntutan ini berdasarkan keinginan warga Penggugat,” ujarnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button