BalikpapanHL

1.375 Peserta Ikut Tender Bangun IKN Nusantara

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sudah di depan mata. Pemerintah secara resmi membuka lelang pekerjaan konstruksi untuk sejumlah paket pembangunan. Bagaimana nasib pengusaha lokal?

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka 7 paket lelang pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), 1.375 perusahaan bersaing memperebutkan proyek senilai lebih dari Rp 5 triliun itu.

Tujuh paket lelang tersebut meliputi pembangunan Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan, pebangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara, jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – SP. Tempadung. Kemudian Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1, jalan tol IKN segmen SP. Tempadung- Jembatan Pulau Balang, Pembangunan Jalan Kerja/Logistik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP): paket jalan lingkar Sepaku segmen 4, dan pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A (KIPP).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menyebut pembangunan IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penyelesaian waktu lelang proyek yang sudah dilakukan pemerintah. Untuk pekerjaan yang dimulai Agustus, pemerintah akan fokus pada pengerjaan land development dan penyediaan jalan di IKN.

Baca Juga

“Mungkin yang kita kerjakan (Agustus) land development sama jalan baik jalan tol yang di luar KIPP maupun yang di dalam KIPP, yang ke arah titik 0, ke arah jembatan pulau Balang,” kata Danis H. Sumadilaga dikutip Disway dari Bisnis.com, Senin (4/7/2022).

Danis melanjutkan, nantinya terdapat sejumlah pekerjaan baru yang akan menyusul pada Oktober, di antaranya adalah penyediaan air bersih, sanitasi, kawasan Istana Presiden. Adapun biaya seluruh pekerjaan pembangunan IKN pada tahun ini diproyeksikan membutuhkan anggaran senilai Rp 4,7 triliun.

“Dalam proses, kita optimis, yang kita minta selama 3 tahun Rp 43 triliun kalau 2022 sekitar Rp 4,7 tidak sampai Rp 5 triliun, sekitar itu lah. Kita tunggu finalnya berapa,” ungkapnya.

NASIB PENGUSAHA LOKAL

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Broto Siswoyo berharap pemerintah memperhatikan keberadaan pelaku usaha di daerah. Ia mengatakan, kemampuan pengusaha Kaltim tidak kalah dengan pelaku usaha dari luar. Tinggal kesempatan yang dibutuhkan, sehingga diharapkan pemerintah pusat memberikan kesempatan pengusaha lokal terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.

Keterlibatan dalam proyek pembangunan IKN tidak sekadar jadi sub kontraktor, tapi bisa menjadi kontraktor langsung sesuai kapasitas dan bidang yang dimiliki. Sejak disahkan Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara, Apindo Kaltim langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas). Tugas Satgas IKN ini, di antaranya menginventarisir pengusaha yang ada di Kaltim, SDM, serta membantu bagaimana SDM lokal bisa berkontribusi dalam pembangunan IKN.

“Harapan kami pelaku usaha Kaltim bisa kebagian kue pembangunan IKN. Kami pengusaha-pengusaha di Kaltim sudah menyiapkan diri. Baik sarana dan prasarana penunjang kerja di proyek IKN, modal maupun sumber daya manusia (SDM),” tuturnya. Pelaku usaha Kaltim lanjutnya, sudah terbiasa dengan megaproyek yang masuk ke Kaltim,
seperti proyek pembangunan kilang Pertamina, dan proyek infrastruktur lainnya.

Terkait SDM, Apindo Kaltim tengah membuat program sertifikasi calon tenaga kerja bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengatur proyek-proyek yang didanai APBN, seperti pembangunan IKN ini melibatkan tenaga kerja yang bersertifikasi. Apindo Kaltim saat ini telah mendirikan Lembaga Sertifikasi bidang konstruksi dan K3 kerja sama dengan perguruan tinggi di Kaltim, seperti Poltekba, ITK, Polteknas, termasuk SMK. Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi masih menunggu izin dari BNSP.

“Pembangunan IKN membutuhkan 3,5 juta tenaga kerja bersertifikasi. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan menyiapkan SDM (tenaga kerja) lokal yang bersertikat. Jika tidak segera disiapkan, maka anak-anak kita hanya menjadi penonton,” kata Slamet.

Apindo Kaltim akan mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengalokasikan anggaran bagi penyiapan SDM untuk bisa terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara. Selain dengan pemerintah, Apindo juga mengajak pengusaha-pengusaha di Kaltim memberikan kesempatan anak-anak muda, lulusan SMK dan perguruan tinggi bisa ikut pemagangan sesuai sektor dan bidangnya.

DESAKAN DPR

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR pekan lalu, Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Marga dan Dirjen Konstruksi memperhatikan pengusaha lokal. Para pelaku usaha di daerah harus dilibatkan dalam pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button