HL

Carut Marut Seleksi Guru PPPK di Kaltim, Tiga Daerah Belum Usulkan Formasi

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kaltim masih menuai polemik. Persoalan ini bahkan mendapat sorotan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.

Semula, Komisi X DPR RI lebih dulu melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud), Senin (28/3/2022) sore. Hadir pula perwakilan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pihak terkait.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian turut hadir dalam RDP tersebut. Ia menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menjamin anggaran PPPK melalui APBN. Nominalnya Rp 12,22 triliun. Masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran untuk guru tersebut sifatnya ear marked. Artinya tidak dapat digunakan untuk belanja lain.

Baca Juga

Dari hasil RDP tersebut juga terungkap hal lain. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memaksimalkan formasi PPPK tahun 2022. Baru 17, 3 persen Pemda se-Indonesia yang mengusulkan formasi tahun 2022. D imana rinciannya 244 Pemda mengusulkan formasi kurang dari 40 persen dan 191 Pemda belum mengusulkan sama sekali.

“Informasi dan data dari berbagai lembaga pemerintah ini membesarkan hati kita bahwa sudah ada keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan terkait seleksi PPPK,” ucap Hetifah kepada nomorsatukaltim.com – Disway National Network (DNN).

Politisi Golkar itu juga menyentil belum optimalnya usulan dari sejumlah daerah di Kaltim untuk formasi tahun 2022. Daerah itu adalah Kukar, Kutim dan PPU.

Padahal pemerintah pusat sudah menetapkan kuota guru sebanyak 4.223 untuk Kaltim. Sementara Kaltim sendiri kini kekurangan sekitar 2.222 orang guru. Lalu dibukalah pendaftaran seleksi guru PPPK. Di mana dari 4.442 calon guru yang mengikuti pendaftaran seleksi, cuma 2.045 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Dia mengerti, bahwa pemda khawatir terkait beban anggaran di daerahnya. Ini karena adanya edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terkait perhitungan anggaran PPPK guru dalam DAU.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button