HL

APBD Perubahan Diketok, Anggaran Jumbo untuk Tangani Banjir

Nomorsatukaltim.com – APBD Perubahan Kota Balikpapan dan Samarinda sudah sama-sama diketok. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 kedua daerah mengalami peningkatan dibanding APBD murni. Dengan waktu yang tersisa, Balikpapan dan Samarinda menganggarkan dana jumbo untuk mengatasi banjir.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda menyepakati besaran APBD Perubahan 2021 sebesar Rp 3,3 triliun. Angka itu meningkat Rp 723 miliar dari APBD murni 2021 yang sebesar Rp 2,5 triliun.

Pemkot Samarinda fokus pada empat bidang. Yakni bidang kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, dan program Rp 100 juta per RT per tahun atau Pro Bebaya.

“Penanganan banjir menjadi salah satu fokus program prioritas kita. Walaupun di tengah keadaan anggaran yang sangat terbatas. Tapi, berbagai inovasi telah kita mulai dan akan terus kita lakukan dalam upaya pengendalian banjir, ” jelas Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Dia mengatakan, target terdekat untuk mengatasi masalah menahun tersebut ialah revitalisasi sistem saluran drainase di tiga titik persimpangan. Yakni simpang empat Lembuswana, simpang empat DI Panjaitan dan simpang empat Sempaja. Sementara tahun depan, Pemkot menargetkan membangun dua polder di kawasan Samarinda Utara.

“Itu untuk membendung air dari wilayah Badak Mekar. Yang minggu lalu menjadi salah satu sebab meluapnya air di wilayah Griya Mukti, Bengkuring, Pampang, Lempake dan sekitarnya,” ujarnya.

“Kita lagi memetakan kebutuhan anggaran, dan lahan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai disusun perencanaan,” papar Andi Harun.

Di samping itu, Pemkot dikatakan akan terus lakukan rehabilitasi drainase, pengangkatan sedimentasi secara bertahap dan mengedukasi masyarakat dalam hal penanganan sampah agar tidak menjadi beban tersendiri bagi drainase kota.

Sementara terkait program yang merupakan janji kampanye pasangan Andi Harun -Rusmadi Wongso yaitu Pro Bebaya. Dalam APBD-P 2021 ini mulai direalisasikan tahap prototipe atau uji coba. Anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 5,9 miliar untuk tahap uji coba ini.

Jumlah itu akan dibagikan ke 59 RT, atau satu RT dari setiap kelurahan. Nominal yang akan diberikan sebesar Rp 100 juta per RT.

“Aslinya hampir 2.000 RT. Tapi untuk keseluruhan akan direalisasikan di anggaran 2022. Pemkot harus siapkan hampir sekitar 200 miliar untuk hampir 2.000 RT,” katanya.

Hulu Butuh Perhatian

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno mendorong pemerintahan kota agar tidak hanya terpaku pada sektor hilir dalam upaya pengendalian banjir.

Sebab menurutnya, salah satu penyebab banjir yang yang tak berkesudahan ada di sektor di hulunya. Karena cepatnya proses deforestasi.

Kawasan resapan atau penyangga banjir di wilayah utara dikatakan telah banyak beralih fungsi. Mulai dari perluasan pengembangan permukiman hingga maraknya aktifitas tambang di dalam kota dan dekat permukiman.

“Kita mendorong pemerintah kota agar bagaimana pengendalian banjir tidak hanya di sektor hilir saja. Tapi di sektor hulu juga diperhatikan,” ujarnya.

“Kalau masalah-masalah itu tidak bisa diselesaikan, menurut saya percuma memperbaiki drainase, dan membangun polder. Karena sedimentasinya tinggi. Sehingga ketika mulai mengalami pendangkalan maka air cepat meluap dan mengalir di jalan raya,” tandas Jasno.

Pembebasan lahan

Selain Samarinda, pada hari yang sama, Pemkot Balikpapan bersama DPRD juga menyepakati besaran APBD Perubahan 2021.

Penetapan itu dilaksanakan usai Rapat Paripurna DPRD Balikpapan terkait penyampaian pendapat akhir fraksi. Dilanjutkan penandatanganan berita acara persetujuan antara Wali Kota Balikpapan dan Pimpinan DPRD Balikpapan, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Balikpapan 2021.

Berdasarkan hasil rapat paripurna, pendapatan daerah yang semula Rp 2,179 triliun, menjadi sebesar Rp 2,148 triliun atau turun sebesar Rp 31,1 miliar. Belanja daerah yang semula Rp 2,283 triliun menjadi Rp 2,796 triliun atau naik sebesar Rp 512,93 miliar.

Kemudian defisit anggaran yang semula ditetapkan Rp 104,33 miliar menjadi Rp 648,58 miliar. Sementara pembiayaan netto yang semula ditetapkan sebesar Rp 104,63 miliar, menjadi Rp 648,58 miliar.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menyebut berdasarkan hasil kesepakatan, Raperda APBD-P 2021 akan segera diusulkan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor.

“Kalau tidak ada hal yang krusial dari hasil evaluasi gubernur, maka bisa segera diumumkan dalam rapat paripurna kembali agar bisa segera dilaksanakan perubahan APBD 2021,” urainya, usai memimpin rapat, Kamis (23/9).

Ia menyebut perubahan itu akan efektif dilaksanakan mulai Oktober, bulan depan. Ia berharap target serapan APBD-P 2021 di setiap OPD, bisa berjalan lancar mencapai 90 persen, sampai akhir Desember nanti.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan Syukri Wahid menyebut penganggaran APBD Perubahan 2021 sudah memenuhi seluruh kebutuhan realisasi program prioritas. Antara lain, anggaran untuk menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas tiga selama tiga bulan, Oktober, November dan Desember 2021, sebesar Rp 18 miliar.

Selain itu rencana pembangunan dua unit gedung sekolah baru, juga diakomodir. Program itu menelan anggaran Rp 20 miliar yang dikerjakan dengan skema tahun jamak.

Program ketiga yakni terkait penanganan banjir dengan mengoptimalkan pembebasan lahan dan infstruktur Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal senilai Rp 10 miliar. Juga dengan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears. “Ada juga subsidi SPP bagi anak sekolah, kenaikan insentif guru, ustaz dan PAUD,” ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kenaikan belanja daerah yang mencapai Rp 512,93  miliar, Syukri menilai hal tersebut dikarenakan besarnya Silpa Balikpapan 2021 senilai sekitar Rp 680 miliar. “Nah untuk menutupi defisit, ditutupi dari Silpa yang ada,” katanya, dilansir Disway Kaltim.

Lantas, kenapa belanja daerah tetap besar? Yang pertama, kata dia, ada program prioritas yang harus dibiayai di akhir tahun, yang semuanya merupakan bagian dari visi misi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Kemudian, ada dana kurang salur dari Pemerintah Pusat, sejak 2018 sampai 2020 sebesar sekitar Rp 285 miliar. “Artinya kita ketiban rejeki akumulasi transfer daerah, sehingga membuat (postur) besar kegiatan kita,” katanya.

Selain itu, besarnya belanja daerah tahun ini dipengaruhi refocusing penanganan COVID-19 serta membiayai kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, dengan total anggaran sekitar Rp 160 miliar. “Jadi besarnya belanja daerah ya dari itu semua. Ada refocusing, ada belanja prioritas dan adanya sumber dana baru yaitu dari dana belanja transfer pusat,” imbuhnya. *DAS/RYN/YOS

Leave A Reply