HL

Defisit Sana-Sini Berdalih Pandemi

KUTAI TIMUR, nomorsatukaltim.com – Hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur melaporkan defisit anggaran. Kondisi ini sebenarnya bukanlah ‘barang’ baru. Sudah bertahun-tahun banyak daerah selalu melaporkan defisit dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun ini, setelah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami defisit akut, giliran Kabupaten Kutai Timur melaporkan hal serupa.

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan, defisit pada APBD Perubahan 2020 akibat meningkatnya belanja daerah serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Penyesuaian terpaksa dilakukan Pemkab Kutim pada APBD Perubahan kali ini. Beberapa kebutuhan harus direalokasi.

Baca Juga

“Kami melihat evaluasi pembangunan tahun sebelumnya. Kemudian menyempurnakan kebijakan melalui optimalisasi program. Serta melihat perkembangan yang terjadi pada semester pertama,” ucap Kasmidi.

Hasilnya, diperoleh angka defisit sebesar Rp 267 miliar. Kenaikan belanja daerah disebabkan belanja langsung seperti menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta penyelesaian utang atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Utang untuk membayar pekerjaan fisik, sebagian tanah dan sebagian utang DBH-DR,” jelasnya.

Kemudian Pemkab Kutim juga membuat program baru. Yaitu memberikan bantuan pembayaran rekening PDAM bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 3 bulan.

Ditambah dengan kegiatan penanganan COVID-19. “Bentuknya berupa jaring pengaman sosial, dan menggerakkan serta pemulihan ekonomi daerah,” bebernya.

Sebenarnya, Pemkab Kutim telah menyusun rencana pembangunan tahun ini. Arahnya dengan peningkatan produk unggulan yang memiliki daya saing. Hanya saja kebijakan tersebut terpaksa menguap.

Kondisi pandemi menjadi biang kerok kegagalan program itu. Ditambah lagi, keharusan pemkab memperhatikan kondisi ekonomi. “Sehingga perlu dilakukan realokasi dan refocusing belanja daerah. Dan saat diubah pun harus terjadi kondisi defisit,” katanya.

Namun Pemkab Kutim sudah memiliki langkah antisipasi. Salah satunya dengan memasukkan penerimaan tambahan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya coba ditambah menjadi pembiayaan.

“Nilainya sebesar Rp 272,6 miliar. Jika bisa diproyeksikan dan terpakai maka dapat menutupi defisit anggaran ini,” tuturnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button