HLSamarinda

Sidang Tipikor Proyek Fiktif PT MGRM, Iwan Ratman Bantah Dakwaan Jaksa

Persidangan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menjerat eks Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Iwan Ratman kembali bergulir. Dalam agenda sidang eksepsi, kuasa hukum menilai dakwaan jaksa tak sesuai dengan perbuatan terdakwa.

nomorsatukaltim.com – Sidang kasus tindak rasuah proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal bahan bakar minyak (BBM) di tubuh Perusahaan Daerah (Perusda) PT MGRM, kembali menghadirkan Iwan Ratman. Saat ini ia tengah menjalani masa penahanannya, di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolresta Samarinda. Iwan bergabung melalui sambungan virtual, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Samarinda, Selasa (29/6/2021) siang.

Seperti diberitakan sebelumnya, bekas pimpinan Perusda milik Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) ini, didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam pengerjaan proyek fiktif pembangunan tangki timbun dan terminal BBM, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar.

Proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM itu rencananya dibangun di Samboja, Balikpapan dan Cirebon. Namun pekerjaan itu tak kunjung terlaksana. Iwan Ratman lantas dituduh telah menilap uang proyek sebesar Rp 50 miliar, dengan cara dialirkan ke perusahaan swasta miliknya.

Persidangan yang dipimpin oleh Hasanuddin selaku ketua majelis hakim, dengan didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, kini telah memasuki agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sudjanto.

“Sidang dengan nomor perkara 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr, dengan ini kembali dibuka secara umum,” ucap Hasanuddin ketika membuka persidangan, ditandai dengan ketukan palu.

Setelah persidangan kembali dibuka oleh majelis hakim, Kuasa Hukum Iwan Ratman langsung dipersilakan untuk membacakan sanggahannya. Atas dakwaan yang sebelumnya disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Emanuel Ahmad.

Singkat cerita, Kuasa Hukum Iwan Ratman menyampaikan tiga poin eksepsi di dalam persidangan.

“Yang pertama, ini terkait sengketa perdata. PI (Participating Interest) itu, bukan berasal dari uang negara. PI itu uang kontraktor swasta, yang diberikan kepada persero. Jadi banyak orang yang salah paham di sini,” ungkap Sudjanto ketika dikonfirmasi usai persidangan.

1 2 3 4Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button