HLSamarinda

Mahasiswa yang Diduga Membawa Sajam di Aksi Tolak UU Cipta Kerja Dituntut 6 Bulan Penjara

banner diskominfo kaltim

Sidang dugaan membawa senjata tajam (Sajam) dalam aksi tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sampai ke agenda tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hakim menyatakan Firman bersalah. Kuasa hukum menyebut JPU “sedang tidur”.

nomorsatukaltim.com – Dalam sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, mahasiswa perguruan tinggi di Samarinda itu dituntut penjara selama enam bulan. Jaksa menyatakan Firman Ramadani secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai senjata tajam saat aksi menolak UU Cipta Kerja, November 2020 lalu.

“Menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan pidana penjara selama enam bulan,” ujar JPU Melati dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Sidang Dugaan Membawa Sajam di Aksi UU Ciptaker, Firman Ajukan Ahli dari UI

Baca Juga

Sementara majelis hakim yang diketuai Edy Toto Purba serta didampingi Agus Raharjo dan Hasrawati Yunus sebagai hakim anggota, langsung bertanya kepada Firman.

“Bagaimana saudara Firman, apakah sudah mendengar tuntutan terdakwa?” tanya Edy.

“Mendengar, Yang Mulia,” sahut Firman.

Sementara saat pertanyaan dialihkan kepada penasihat hukum, mereka akan memberikan pembelaan.

“Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia,” sambut Bernard Marbun, kuasa hukum Firman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda.

Sebelum menutup persidangan, majelis hakim memberikan waktu tujuh hari untuk penasihat hukum terdakwa mempersiapkan nota pembelaannya.

“Setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pernyataan penasihat hukum, sidang ditutup dan akan kembali dilanjutkan pada Rabu 7 Maret 2021 mendatang, dengan agenda pledoi dari terdakwa,” tutupnya sambil mengetuk palu persidangan.

Ditemui usai persidangan, Bernard Marbun menjelaskan, saat kejadian tersebut, Firman sebagai warga negara saat itu ditangkap. Sementara ia sedang menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengungkapkan pendapat di muka umum terkait UU Cipta Kerja. Ini adalah hak asasinya sebagai manusia.

“Terkait tuntutan hari ini (kemarin, Red.), dari Jaksa Penuntut Umum tidak melihat sesuai dengan fakta persidangan yang sudah terungkap,” ucapnya.

“Saya rasa Jaksa Penuntut Umum sedang tidur,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button