HLSamarinda

Saksi Meringankan Terdakwa Rasuah PT AKU: “Saya Tidak Tahu Kasus Apa”

banner diskominfo kaltim

Dua terdakwa kasus dugaan rasuah di tubuh PT Agro Kaltim Utama atau PT AKU, memanggil seorang saksi meringankan dalam sidang. Namun saksi tersebut ternyata tak mendapat penjelasan, kasus apa yang menimpa para terdakwa.

nomorsatukaltim.com – SAKSI yang dipanggil tersebut adalah Priya Djatmika. Dosen hukum dari Universitas Brawijaya Malang, dengan konsentrasi hukum pidana, kriminologi, dan sistem peradilan pidana. Ia diminta menjadi saksi ahli meringankan dalam lanjutan persidangan PT AKU di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Samarinda, Senin (1/3/2021) yang berlangsung via daring.

Kedua terdakwa, mantan Direktur Utama PT AKU Yanuar, dan mantan Direktur Umum Nuriyanto, juga dihadirkan secara virtual dari tempat mereka ditahan. Persidangan pun dibuka oleh Ketua Majelis Hakim Hongkun Ottoh, dan Abdul Rahman Karim serta Aswin Kusmanta selaku hakim anggota.

Persidangan diawali dengan pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa, Supiyatno kepada saksi ahli meringankan tersebut. Kepada ahli, kuasa hukum menanyakan perbedaan pasal 2 dan 3 di Undang-Undang (UU) Tipikor.

Baca Juga

Priya mengatakan, pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. “Pada pasal 2 itu, bisa orang perorangan atau korporasi,” sambungnya.

Baca juga: Sidang PT AKU, 2 Terdakwa Minta Perpanjangan Waktu

Kemudian, Priya menjelaskan pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. “Nah, pada pasal 3 ini, hanya orang perorangan saja, korporasi tidak mempunyai kewenangan, tidak punya jabatan,” ucapnya.

“Jadi pasal 3 ini harus pejabat publik atau orang yang diberikan jabatan publik yang menyalahgunakan jabatannya,” paparnya.

Priya mengungkapkan, pada pasal 2 UU Tipikor itu, ada perbuatan harus memperkaya diri sendiri. Artinya, ada tambahan kekayaan dari orang lain atau korporasi. “Jadi tambahan kekayaan itu ada dua. Pertama, tambahan kekayaan yang legal misalnya bekerja, sedangkan pada pasal 2 itu harus melawan hukum dari aturan yang ada untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi,” katanya.

1 2 3 4 5Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button