Universitas Widya Gama Mahakam
HLSamarinda

Pembacaan Eksepsi, Hakim-Kuasa Hukum Firman Berdebat

“Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dalam perkara ini, atau demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut,” sambungnya.

Disampaikan pula di dalam persidangan, latar belakang dilakukannya aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law yang kala itu berlangsung di DPRD Kaltim. Hingga kronologi singkat terjadinya aksi demo berujung ricuh dan tertangkapnya terdakwa dalam peristiwa itu. Serta dilakukannya penahanan hingga penetapan tersangka yang kemudian naik status menjadi terdakwa.

“Bahwa setelah mempelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Firman Rhamadan dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum,” kata Bernard Marbun membacakan berkas eksepsi.

Baca Juga

Disampaikannya, surat dakwaan yang diajukan JPU tidak memenuhi ketentuan syarat materiel. Yakni Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Yang dimaksudkan adalah, suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

“Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) KUHAP secara tegas menyebutkan, bahwa bila tidak dipenuhinya syarat-syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b. Maka surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau null and void. Yang berarti sejak semula, tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu,” sambung Bernard Marbun.

Setelah mendengarkan bacaan eksepsi dari ketiga kuasa hukum. Ketua Majelis Hakim Edy Toto Purba kemudian meminta kepada JPU Melati, untuk mempersiapkan tanggapan atas eksepsi yang telah disampaikan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya. Dengan waktu selama satu minggu.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum terdakwa menyampaikan terkait maksud dari empat poin eksepsi yang disampaikan di dalam persidangan. Poin pertama adalah fakta dari aksi tolak UU Omnibus Law.

“Kenapa sih aksi tolak omnibus law itu dilakukan. Abis itu kita masuk ke syarat materiel dari sahnya dakwaan. Yang terakhir itu, permohonan kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa dakwaan itu adalah batal demi hukum,” ungkap Fathul ditemui usai persidangan.

Lanjut Fathul mengatakan, syarat materiel tidak memenuhi yang dimaksud adalah, JPU tidak menjabarkan mengapa terdakwa sampai bisa membawa badik.

“Lalu motifnya apa dan apa akibatnya. Itu tidak dijelaskan dalam dakwaan,” jelasnya.

Sementara hal itu adalah pokok tersebut dianggapnya sangat esensial dan sesuai modul diklat Kejaksaan Agung. “Jadi mereka sendiri yang mengeluarkan, lantas tidak dilaksanakan oleh para jaksa ini. Kan aneh,” tegasnya.

Selain menyampaikan nota keberatan di dalam persidangan, Kuasa hukum juga meminta agar dapat dipertemukan dengan terdakwa, perihal konsultasi masalah hukumnya.

“Bahwa dari pertama ditetapkan sebagai tersangka sampai sekarang ini, tim kuasa hukum tidak pernah bertemu. Sementara, ada pihak lain yang dapat bertemu dengan tersangka ini di sel Polresta waktu itu,” ungkap Fathul Huda lagi.

“Jadi kami bertanya, ini ada apa? Yang lain bisa bertemu kok kami tidak bisa ketemu dengan Firman? Jadi kalau untuk koordinasi belum pernah ada, bagaimana pembelaan kita bisa maksimal kalau koordinasi saja enggak pernah dibangun,” sambungnya.

Saran majelis hakim untuk kuasa hukum berkonsultasi dengan kliennya di dalam ruang sidang pun terpaksa ditolak mereka.

“Lalu majelis hakim menyarankan kita untuk pake Zoom-nya pengadilan. Kita lihat tadi, setelah kami sidang ada sidang yang lain. Bagaimana kita mau koordinasi? Ini gila,” tandasnya.

Bernard Marbun menyebut, majelis hakim terkesan menunggangi COVID-19.

“Jadi ketahuan ya bahwa majelis itu menunggangi daripada COVID-19 sebenarnya. Karena di wilayah lain, katakanlah di Jakarta saja mereka masih memperbolehkan para penasihat hukum untuk menerima dan bertemu dengan kliennya,” ucapnya.

Menurutnya, kuasa hukum tetap bisa bertemu dengan kliennya. Mengingat Samarinda saat ini sedang tidak melaksanakan PSBB.

“Tapi ini kok ketat banget macam kayak apa gitu loh. Ini kan dalam rangka kita untuk pendampingan terhadap klien kami. Itu haknya dia. Kita enggak bisa gara-gara covid seperti ini, baru mengesampingkan hak daripada klien kami,” pungkasnya. (aaa/zul)

Laman sebelumnya 1 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button