HLSamarinda

Pembacaan Eksepsi, Hakim-Kuasa Hukum Firman Berdebat

Ketegangan terjadi dalam persidangan Firman Rhamadan, mahasiswa yang jadi terdakwa dalam kasus dugaan membawa senjata tajam (sajam) dalam aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Bukan antara kuasa hukum dengan jaksa, justru kuasa hukum dengan majelis hakim.

nomorsatukaltim.com – MUSABAB perdebatan itu saat kuasa hukum memohon beberapa hal kepada majelis hakim sebelum persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda itu usai. Saat itu, kuasa hukum meminta kepada majelis hakim, agar terdakwa diberikan kesempatan memeriksakan kesehatannya.

“Mohon, Yang Mulia. Kami kuasa hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim, agar JPU (Jaksa Penuntut Umum) dapat diperintahkan untuk memeriksakan kesehatan terdakwa,” ucap kuasa hukum Firman, Fathul Huda dalam persidangan dengan agenda pembacaan eksepsi, Rabu (3/2/2021).

“Terkait itu, terdakwa ini statusnya sekarang adalah tahanan majelis hakim yang kemudian dititipkan ke Rutan. Sebaiknya, kuasa hukum silakan menyampaikan permohonan itu ke Rutan,” jawab Ketua Majelis Hakim, Edy Toto Purba didampingi Agus Raharjo dan Hasrawati Yunus sebagai hakim anggota.

Baca Juga

Disampaikan kuasa hukum terdakwa, sejak menjalani masa tahanannya, Firman mengeluhkan sakit di bagian kepala. Akibat diduga mendapatkan sejumlah penganiayaan dari aparat kepolisian, ketika aksi unjuk rasa terjadi kericuhan. Sehingga diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan demi mengetahui sebab pasti keluhan sakit terdakwa.

“Kalau begitu, sebaiknya terdakwa silakan memeriksakan kesehatannya dahulu ke klinik di Rutan. Apabila harus dirawat di luar (rumah sakit), maka kami akan memberikan izinnya,” kata ketua majelis hakim kepada terdakwa.

Selain itu, ketiga kuasa hukum ini juga meminta, agar dapat difasilitasi pertemuan. Antara terdakwa dengan kuasa hukumnya.

“Kami dari awal tidak bisa berkomunikasi dengan terdakwa. Kami minta majelis hakim agar memerintahkan dan memfasilitasi kami agar dapat bertemu dengan terdakwa, terkait komunikasi masalah hukumnya,” kata Fathul Huda lagi.

Disampaikan ketua majelis hakim, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tidak ada kuasa hukum yang dapat ditemukan dengan terdakwa. Dengan alasan protokol kesehatan guna keselamatan para penghuni Rutan itu sendiri.

“Sekarang ini masalahnya adalah situasinya. Karena pandemi COVID-19, jadi tidak bisa leluasa untuk bertemu. Mumpung ada kesempatan di ruang sidang ini, sebaiknya disampaikan, apa yang mau disampaikan kepada terdakwa sekarang,” ucap ketua majelis hakim.

1 2 3 4Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button