HLSamarinda

Tim Kuasa Hukum Firman Keluhkan Peradilan Kliennya

banner diskominfo kaltim

Pasca demo penolakan UU Cipta Kerja, November 2020 lalu berbuntut panjang. Dua mahasiswa ditangkap, dan telah menjalani persidangan perdananya sebagai terdakwa. Kuasa hukumnya mencatat beberapa hal dalam peradilan yang berpotensi merugikan kliennya.

nomorsatukaltim.com – KUASA hukum Firman, terdakwa yang diduga membawa senjata tajam (sajam) dalam aksi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja itu mengeluh. Di hadapan media, pihaknya membeber sejumlah fakta dalam persidangan perdana. Sidang itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Rabu (27/1/2021) lalu.

Mereka menuding, dalam proses peradilan yang tengah dijalani, Firman mendapatkan sejumlah ketidakadilan dari institusi penegak hukum. Dalam hal ini adalah aparat kepolisian, jaksa penuntut umum (JPU), hingga majelis hakim di PN Samarinda. Hal itu pula yang menjadi alasan terdakwa, melalui kuasa hukumnya untuk memilih eksepsi dalam persidangan agenda bacaan dakwaan.

Bernard Marbun, Kuasa Hukum Firman menyampaikan hal-hal terkait ketidakadilan yang dialami kliennya tersebut melalui konferensi pers yang digelarnya, Kamis (28/1/2021) lalu. Sebagai kuasa hukum, Bernard mengaku selama ini tidak pernah bertemu dengan kliennya. Menurutnya, ini sebuah pelanggaran yang harus diperhatikan. Sebab, kuasa hukum memiliki hak untuk berkomunikasi secara leluasa dengan kliennya.

Baca Juga

Namun disebut Bernard, aparat penegak hukum negara tak memberikan hak tersebut. Penjegalan, kata Bernard, kerap dilakukan oleh pihak Polresta Samarinda, dengan alasan tengah menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Namun alasan tersebut tanpa adanya solusi, agar Firman tetap dapat berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Mengingat hak dari terdakwa ataupun tersangka itu sebenarnya sudah diatur dan dilindungi oleh hukum.

“Kita sudah berupaya untuk dapat berkonsultasi dengan Firman. Tapi kami tidak bisa bertemu karena ini Protokol COVID-19. Bila ini yang menjadi alasan, seharusnya dari pihak kepolisian itu mencari alternatif agar tetap hak dari klien kita ini tetap bisa berjalan. Jadi sampai saat ini tidak ada solusi konkret,” ungkapnya lagi.

Telah berulangkali meminta, polisi tak dapat menyampaikan alasan yang jelas. Sedangkan kuasa hukum Firman sebenarnya telah mengajukan agar tetap dapat diberikan fasilitas berkomunikasi, meskipun hanya dengan cara via jaringan seluler ataupun via daring.

1 2 3 4 5 6Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button