Universitas Widya Gama Mahakam
HLMetropolis

Mahalnya Biaya Politik, Picu Korupsi

Samarinda, nomorsatukaltim.com – Potensi korupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19, dinilai tetap ada. Meski di Kalimantan Timur (Kaltim) sepi laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memberi atensi akan hal itu. Apalagi, dalam kondisi menjelang Pilkada Serentak 2020, 9 Desember nanti.

Alfi R. Waluyo, koordinator wilayah Kaltim KPK menyebut ada kemungkinan dana bansos disalahgunakan atau dikorupsi untuk pemenangan pilkada. “Sangat memungkinkan. Itu kami sudah mencium di wilayah lain. Seperti di Lampung. Di Kaltim kami belum ada laporan soal yang begitu. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada, mohon bantuan masyarakat untuk memonitor,” kata Alfi R. Waluyo, yang berada di bawah kedeputian bidang pencegahan KPK.

Bila ada temuan-temuan berkaitan dengan dugaan korupsi dana bansos, bisa dilaporkan melalui aplikasi Jaga Bansos. “Kita sudah punya aplikasi untuk memonitor. Yaitu Jaga Bansos. Bisa didownload di Play Store. Bisa digunakan untuk pelaporan-pelaporan apabila ditemukan bansos yang dijadikan alat kampanye,” tambahnya.

Baca Juga

Namun meski Kaltim sepi laporan, potensi dana bansos dikorupsi tetap ada. Bukan tanpa alasan. Dari 9 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 8 di antaranya yang kemungkinan petahananya ikut maju.

“Petahana dalam hal ini termasuk wakil bupati/wali kota ya. Kalau Kaltim ini kami terus pasang mata. Dan sampai saat ini Alhamdulillah belum ada. Dan mudah-mudahan tidak ada. Tapi ayo sama-sama kita kawal bersama,” ujarnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button