Universitas Widya Gama Mahakam
HLLaporan Khusus

MENANTI BANTUAN

Program bantuan sosial masih menyisakan PR besar. Pendataan warga terdampak dan warga miskin yang juga terdampak masih harus terus diupdate. Konsekuensinya hingga saat ini, ada saja warga yang belum kebagian bantuan sembako maupun bantuan tunai.

—————

SEBUT saja Antung. Warga Kutai Kartanegara (Kukar) yang tinggal di asrama SMPN 1 Tenggarong. Rumahnya tepat di depan sekolah menengah pertama itu. Kendati sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kukar, hingga kemarin masih belum mendapat bantuan. Baik berupa sembako dari Pemkab Kukar ataupun program bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat.

Baca Juga

Antung bersama adik dan kakaknya tinggal di dalam bangunan “reot”. Ada tujuh kepala keluaraga (KK) yang tinggal di kompleks “perumahan” itu.  Reporter Disway Kaltim M Rafii menyebutkan rumah-rumah itu tidak layak huni. Ketujuh KK tersebut belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ketika disambangi tim Disway Kaltim, Antung mengaku tidak tahu mengapa sampai mereka tidak menerima bantuan dari pemerintah. Tidak hanya Antung, yang nama aslinya tak mau disebutkan, warga lainnya pun di RT 07 Kelurahan Panji itu mengaku sama. Tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

Selama pandemi COVID-19, Antung—pemuda berusia 23 tahun ini menyebut jika keluarganya baru menerima bantuan dari Polres Kukar. Juga warga sekitar yang peduli. Bahkan dirinya mengaku tidak ada yang mendata keluarganya terkait bantuan dari pemerintah. “Ndik (tidak) ada didata,” ujar warga tersebut saat disambangi Disway Kaltim, Jumat (15/5).

Pemuda itu pun sempat iri, karena melihat warga lain mendapat bantuan. Sedangkan keluarganya tidak dapat sama sekali. Padahal mereka juga sama-sama terdampak dari wabah COVID-19 ini. Dan sebelum itu memang sudah biasa dengan hidup seadanya.

Kenapa tidak melakukan protes? Pria 23 tahun itu bingung menjawabnya. “Harus mengadu ke siapa,” ujarnya.

Kondisinya saat ini, dia bersama adiknya hanya bergantung pada kakak perempuannya. Si kakak bekerja sebagai tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar dengan penghasilan yang tidak seberapa. Sebagai tulang punggung keluarga.

Tempat tinggal yang didiaminya itu berkat bantuan pamannya. Ceritanya sang paman memiliki usaha kantin di SMPN 1 Tenggarong. Sehingga mereka bisa tinggal di sana.

Senada juga disampaikan Arpan (25). Tetangga Antung. Sejauh ini bantuan sembako yang didapat Arpan baru dari Polres Kukar dan warga sekitar saja. Lagi-lagi bukan dari bantuan Pemerintah Daerah Kukar.

Pernah keluarga Arpan mempertanyakannya kepada Ketua RT setempat prihal bantuan sembako dari pemerintah daerah. Namun jawabannya yang didapat hanya “baru” akan diajukan untuk menerima bantuan sembako. “Masih diajukan,” ujar Arpan, menirukan jawaban yang didapatnya.

Arpan tinggal bersama dua adiknya di asrama SMPN 1 Tenggarong. Tidak jauh dari rumah Antung tadi. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Arpan mengandalkan pekerjaan sebagai kurir lepas bersama adik laki-lakinya.

Ia mengantarkan berbagai jenis pesanan makanan milik usaha teman dekatnya. Dari hari Senin hingga Sabtu. Dirinya menjadi tulang punggung keluarga, setelah kedua orang tuanya sepakat berpisah.

LEMAH DATA

Sama halnya di Bontang. Program jaring pengaman sosial selama pandemi COVID-19 masih berbenturan dengan akurasi data. Pemerintah berupaya menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada warga terdampak COVID-19. Namun, pelaksanaan perdana menemui beragam masalah.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinso-PM) Kota Bontang misalnya, mencatat pada pelaksanaan perdana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada 146 data tak tepat sasaran. Rincian yakni kelompok data ganda sebanyak 88 KK 88. Sedangkan 26 KK masuk kategori mampu tapi ikut juga menikmati bantuan dari APBD Bontang.

Kemudian untuk penerima bantuan pusat, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada 14 KK dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga miskin ada 18 KK.

Permasalahan timbul lantaran penerima bantuan dari pusat dan daerah timpang. Program Bantuan Pangan Non Tunai diterima warga tak mampu dengan besaran berkisar Rp 200 ribu. Padahal, Pemkot Bontang mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 500 ribu kepada 12.896 KK. Ketimpangan ini dinilai tak adil bagi warga yang benar-benar hidup serba kekurangan.

Dewi Yuni, misalnya warga RT 14, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Baru, merasakan ketimpangan bantuan yang diterima. Selama pandemi COVID-19 himpitan ekonomi makin sesak. Sebab, sang suami Tobari tengah sakit keras. Padahal Tobari menjadi tulang punggung bagi keluarga kecilnya.

Dewi tertatih menjalani kehidupan sehari-hari. Bantuan Pangan Non Tunai tak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, stimulan dari Bantuan Sosial Tunai APBD Bontang tak bisa ia nikmati. Sebab tercatat sebagai penerima bantuan dari pusat. “Iya, hanya terima sembako dari pusat saja pak,” ungkap Dewi kepada Disway Kaltim.

Kondisi serupa turut dialami Paini. Perempuan lansia berusia 68 tahun ini hanya menerima bantuan beras dan telur satu piring setiap bulan. “Yah itu saja, kita tidak dapat bantuan Rp 500 ribu itu,” ungkap Paini kepada Disway Kaltim saat ditemui, Minggu (17/5).

Paini mengaku sabar. Ia berharap keadilan penyaluran bantuan bisa dirasakan bagi kelompok yang benar-benar hidup dalam ekonomi sulit.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button