Universitas Widya Gama Mahakam
HLLaporan Khusus

Punjur- Ibu Kota

Pemerintah kini senang bermain kata. Masih ingat istilah mudik Vs pulang kampung yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan. Kini muncul istilah baru; ibu kota vs pusat pemerintahan. Setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur (Punjur) 2020-2039. Jakarta masih diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan.
—————–

WALI kota Balikpapan Rizal Effendi ketika dikonfirmasi belum mengetahui apa maksud dari Perpres tersebut, apakah hal itu dibuat sebagai antisipasi pandemi COVID-19. “Kita belum dapat penjelasan soal itu. Jadi kita tunggu lah dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Jika pembangunan IKN ditunda, Rizal masih merespons positif. Artinya Balikpapan sebagai daerah penyangga bisa berbenah terlebih dahulu, sebelum semuanya dipindahkan ke PPU-Kukar. “Datangnya pergerakan orang telah terjadi, tapi kita belum siap. Nah kan kalau ada waktu penundaan bisa kita siapkan semuanya,” jelasnya.
Meski diakuinya dengan tertundanya pemindahan IKN ini akan berdampak pula pada pembangunan Balikpapan, seperti bisnis perhotelan yang dinilainya akan berkurang lagi. “Kemarin kan hotel-hotel penuh membahas soal IKN, kalau ini sampai ditunda ya pasti kan dampaknya ke mereka juga jadi sepi,” tambahnya.
Disinggung soal dampak investasi di Balikpapan, Rizal menyebut sangat tidak mengganggu sama sekali, pasalnya ada saja orang yang berinvestasi dengan jangka panjang. “Tapi kan ini kita belum tahu bagaimana aturan ini, biarkan Pak Presiden yang putuskan semua ini lah ya”.
Sementara itu, Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jhon Kenedy menegaskan, penerbitan Perpres tersebut murni mengatur soal tata ruang Jabodetabekpunjur. Itu dilakukan sesuai amanat UU Penataan Ruang dan harus ditinjau setiap 5 tahun sekali.
Hal itu, kata Jhon, tidak ada kaitannya dengan pindahnya ibu kota negara baru ke Kaltim. Jhon menyebutkan, hingga saat ini ibu kota negara baru di Kaltim masih dalam proses. Oleh karenanya, proyeksi ibu kota negara jelas masih di DKI Jakarta.
“Ini semua masih persiapan. Kalau ibu kota negara baru sudah terbangun, mungkin persoalan tata ruang Jakarta itu dikaji lagi,” ucapnya.
Lagipula, proses pemindahan ibu kota negara ke Kaltim itu tidak serta merta dapat dilakukan dengan cepat. Jhon menerangkan, proses akan dilakukan bertahap.
Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdan Pongrewa optimistis bahwa ibu kota negara akan tetap pindah. Namun saat ini, pemerintah pusat memang harus fokus penanganan Coronavirus Disease (COVID-19). Bukan untuk memikirkan pemindahan.
“Saya lihat, itu sebenarnya hanya langkah yang diambil Pak Presiden untuk memperkecil pro-kontra yang mulai memanas saat ini,” katanya.
Apalagi, saat ini pemerintah sedang disorot. Tak jarang pula mendapatkan kritikan keras. Ia mengatakan, selama masa darurat ini harus diakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami keadaan yang kurang baik.
“Makanya langkah politik yang moderat itu diambil oleh Pak Jokowi. Untuk tetap menyetujui tata ruang, sambil menunggu perkembangan kondisi perekonomian kita,” ungkapnya.
Ia juga merasa, asumsi yang muncul bahwa ibu kota negara (IKN) batal pindah pasca ditandatangani tata ruang DKI Jakarta, sama sekali tidak ada berhubungannya. Keputusan seorang presiden tidak mungkin dibatalkan hanya karena persoalan COVID-19.
“Karena pernyataan itu sudah disampaikan. Itu sama saja mengecilkan kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden kalau sampai membatalkan karena wabah yang sifatnya temporary,” tukasnya.
Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat optimistis ibu kota negara (IKN) baru akan tetap pindah ke Benua Etam. Meski, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek Puncak-Cianjur.

Baca Juga
1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button