HLKolom Redaksi

Banjir sebagai Komoditas Politik

banner diskominfo kaltim

INI benar. Saling sindir antara Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan DPRD Samarinda. Terkait penangan banjir. Sudah maksimalkah atau belum?. Diskursus tentang penanganan banjir harus menjadi pembahasan serius dan terus-menerus.

Langkah yang dilakukan DPRD Samarinda untuk mengajukan Hak Interpelasi, juga benar. Sebaiknya hal Ini jangan dipandang negatif oleh Pemerintah Kota Samarinda. Justru bisa jadi langkah konstruktif untuk sama-sama memperbaiki Samarinda ke arah yang lebih baik.

Hak interelasi sendiri diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2004. Pada Pasal 194 disebutkan, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Sementara Jaang mengaku sudah bekerja maksimal. Kendati tak selalu berada di tempat, tapi terus memantau perkembangan banjir ini. Proyek perbaikan drainase juga terlihat di beberapa titik. Antara lain misalnya di Jalan Poros Samarinda-Bontang. Dan beberapa tempat lainnya. Kendati masih saja terjadi banjir.

Proyek peninggian jalan juga terjadi di beberapa kawasan. Meski ada beberapa warga yang menolak jika jalan lebih tinggi dari permukiman. Jelas, air akan cepat mengalir ke perumahan warga. Tapi sebagain lagi menerima proyek tersebut.

Yang dilakukan DPRD Samarinda, Siswadi Cs, juga benar. Itulah fungsinya anggota DPRD, harus bisa menjadi corong suara rakyat. Tentu banyak warga yang kerepotan menghadapi banjir. Apalagi kalau rumahnya menjadi kawasan “tetap” banjir. Langganan. Saban hujan deras selalu waswas.

Hak interpelasi berarti menunjukkan keseriusan wakil rakyat tersebut dalam memperjuangkan persoalan kerakyatan. Tak perlu harus takut dibilang sebagai komoditas politik lah. Tak perlu harus takut dibilang “menyerang” eksekutif lah. Tak perlu harus takut, dibilang ini dan itu.

Wakil rakyat, ya seperti itu seharusnya. Mendorong situasi sosial menjadi situasi politik. Banjir adalah kondisi sosial. Apalagi sudah menahun. Sudah seharusnya bisa dijadikan “jualan” politik. Dan sudah seharusnya juga diperjuangkan dengan serius.

Jika bukan situasi sosial yang “dijual”, lalu apa yang mau “dijual” oleh para wakil rakyat kita. Konflik elit? Persetruan proyek? Konflik antar golongan? Tentu tidak kan! Justru keliru, jika anggota dewan yang terhormat justru hanya menyuarakan konflik-konflik elit. Kepentingan segilintir orang atau golongan.

1 2 3Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button