HLLaporan Khusus

Drama Menunggu Investor Hotel Atlet

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

Hotel Atlit tampak dalam. Kini kondisinya tak ada aliran listrik dan air. Selain tentunya penampakan gedung yang kusam dan tak terawat. (michael / disway kaltim)

=============

 

Baca Juga

Sejak periode Gubernur Awang Faroek Ishak, sudah menyepakati bahwa solusi pengelolaan Hotel Atlit harus bekerja sama dengan swasta. Selain soal efisiensi anggaran, swasta dipandang lebih serius dalam mengelola pendapatan. Namun hingga kini, swasta yang dinantikan itu belum juga terlihat wujudnya. Lalu apa upaya Pemprov Kaltim untuk mencari investor?

—————–

HOTEL Atlit mulai dibangun menjelang pekan olahraga nasional (PON) di Kaltim pada 2008. Berbarengan pula dengan beberapa venue lainnya saat itu. Seperti Stadion Utama Samarinda atau Stadion Palaran. Selepas itu, jarang digunakan. Sempat difungsikan lagi pada 2014, saat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim. Kemudian vakum lagi hingga kini.

Asumsi awalnya membangun Hotel Atlit itu, untuk menampung para atlet PON dari berbagai daerah yang ikut berlaga pada perhelatan akbar tahunan tersebut. Hotel yang memiliki luas bangunan 18.460 meter persegi ini, memiliki delapan lantai dan 273 kamar.

Sementara bangunan pendukung lainnya seluas 1.300 meter persegi. Terdiri dari ruang checker, gudang locker pria dan wanita, musala, ruang laundry, dan bangunan genset. Semuanya sudah tak terawat. Bahkan kini kondisinya lebih memprihatinkan. Bangunan tersebut tidak dialiri setrum dan air. Ini saking lamanya tidak digunakan.

*****

Pada 2012, Gubernur Awang Faroek Ishak memutuskan pengelolaan hotel di lahan 20.431 meter persegi itu dikerjasamakan dengan swasta. Pemprov Kaltim menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) FAST untuk menaksir nilai properti Hotel Atlit Samarinda. Nilai aset tersebut sebesar Rp 92,69 miliar.

Terjadilah lelang investor pada 2013. Dimenangkan oleh PT Bakrie Nirwana Semesta (BNS), grup Bakrie dengan penawaran Rp 54,03 miliar. Namun belakangan grup Bakrie juga “lari”. Padahal kedua pihak sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di The Bridge Function Rooms Aston Rasuna, Jakarta.

Saat itu, Pemprov Kaltim diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Fachruddin Djaprie dan PT BNS diwakili direkturnya, Henu Kusdaryono. Penandatanganan kerja sama juga disaksikan gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek Ishak. Masa kerja sama pemanfaatan hotel (konsesi) ditetapkan selama 27 tahun, terhitung surat PKS diteken.

“Penandatanganan MoU pada 23 Agustus 2014. Kalau dihitung-hitung tahun ini sudah pembangunan, bahkan harusnya sudah bisa dinikmati,” kata Kepala Biro (Karo) Umum Sayid Adiyat, kepada Disway Kaltim, Kamis (19/12/2019).

Dalam perjanjian itu, dibahas detail pengerjaannya sampai selesai. Sudah berupa hotel. Kendati dilakukan renovasi seluruhnya, namun fisik dasar bangunan tetap. Isinya yang berubah. “Gambarnya semua masih lengkap. Bahkan mereka memberi izin lagi. Kalau itu mau dipakai,” cetusnya.

Dalam kerja sama itu, Hotel Atlit rencananya akan disulap menjadi beberapa bagian. Pengembangan dari 248 kamar, yakni ruangan wasit (8 kamar), ruangan atlet (70), business room (157), dan kamar suite: junior, executive, dan royal elty (13).

Kemudian, PT BNS akan membangun ballroom berkapasitas 600 hingga 1.000 orang. Boardroom berkapasitas 15 sampai 20 tempat duduk. Kemudian tiga ruang pertemuan berkapasitas 40 hingga 60 tempat duduk, kolam renang, business center serta commercial area.

Dari situ, beredar kabar groundbreaking atau tanda dimulainya kegiatan dilaksanakan pada 9 Januari 2015. Itu bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Kaltim. Namun, hingga waktu yang ditentukan tersebut PT BNS tak merealisasikan apa yang telah disepakati. Bahkan hingga kini. PT BNS menyatakan ketidaksanggupan melanjutkan proyek tersebut.

Menurut informasi yang diterima Disway Kaltim, budget untuk melakukan investasi di wisma atlet itu tersedot untuk musibah lumpur Lapindo yang terjadi di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak 2006 silam.

Sesuai perjanjian yang tertera dalam MoU, perusahaan tersebut dikenakan penalti sebesar tiga persen, yaitu Rp 2,7 Miliar. PT BNS lebih rela membayar penalti ketimbang harus melanjutkan investasi.

“Pilihannya hanya ada dua. Blacklist perusahaan selama dua tahun, atau kamu bayar denda. Akhirnya, perusahaan bersangkutan membayarkan denda sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam MoU,” ungkapnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button