HLNasional

Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden dan Kepala Daerah 8 Tahun

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono

Jakarta, DiswayKaltim.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono menilai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif dari tahun ke tahun biayanya terus membesar.

Dikatakan, sejak Pemilu 2004, negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pelaksanaan pemilu.

Baca Juga

Angka itu naik cukup signifikan pada 2009 yang mencapai Rp8 triliun. Selanjutnya pada 2014 menjadi Rp15 triliun, dan terakhir pada Pemilu Serentak 2019 menjadi Rp25 triliun lebih.

”Ini gila,” tutur Hendropriyono usai bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (12/7/2019).

”Saya sebagai rakyat biasa, tapi tidak bisa diam saja. Kalau semuanya diam saja kan, namanya tidak ada partisipasi rakyat. Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama Pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu,” tambahnya.

Karena itu, dirinya mengusulkan agar jabatan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah diperpanjang dari sebelumnya hanya lima tahun menjadi delapan tahun.

”Saya usul dan tampaknya Ketua DPR RI tampaknya cocok pikirannya bahwa tenggang waktu Presiden dan Kepala Daerah itu 8 tahun. Tapi satu kali saja. Turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada petahana,” tuturnya.

Dengan masa jabatan delapan tahun, menurutnya pemerintahan akan semakin kuat, begitu pula rakyatnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button