Kolom Redaksi

Perusda Anak Pinak

EDISI  ngobrol podcast kali ini cukup seru. Edy Kurniawan, direktur utama Perusda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) bercerita soal tantangan dirinya setelah menjabat. Kendati baru hitungan bulan, namun persoalan yang dihadapi sepertinya sudah menahun.

Edy bukan sosok baru di Kalimantan Timur. Ia berdarah Kutai dan lahir di Samarinda. Alumnus Universitas Mulawarman (Unmul) ini juga pernah berkiprah di dunia politik. Pernah duduk di DPRD Provinsi Kaltim di Komisi II. Pernah juga menjadi calon wakil wali kota Samarinda pada 2010 silam. Ketika itu Edy berpasangan dengan Ipong Muchlissoni sebagai calon wali kotanya. Namun gagal. Ipong akhirnya yang berhasil. Menjadi Bupati Ponorogo. Di tanah kelahirannya.

Mulai 1 Juli 2021, Edy Kurniawan resmi menjabat direktur MMP. Melalui proses seleksi. MMP sendiri adalah perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Kaltim, sebagai pemegang sahamnya. Perusda MMP satu di antara yang kerap dibicarakan. MMP lah yang ditunjuk untuk mengelola dana participating interest (PI) 10 persen Blok Mahakam yang dikelola Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Berbicara mengenai PI, mungkin banyak yang sepakat dengan saya. Nyaman sekali. Tinggal terima duit tiap tahun. Kemudian dalam jumlah yang besar. Apalagi saat ini, sudah keluar Permen ESDM No 37 tahun 2016, di mana daerah melalui BUMD tidak disyaratkan lagi untuk penyertaan modal. Semua ditanggung kontraktor migas (KKKS). Atau dipinjami. Tanpa bunga pula.

Baca Juga

Tapi yang disampaikan Edy pada sesi podcast itu tidak senyaman asumsi saya. Uang PI tidak mengalir setiap tahun. Tergantung hasil dari produksi migas saat itu. Sementara operasional dan pajak menjadi biaya tetap. Edy mencatat hanya pada 2018, MMP mendapat kucuran besar. Angkanya hampir mencapai Rp 1 triliun. Uang tersebut dibagi dua; MMPKT 66,5 persen dan MGRM Kukar 33,5 persen.

Tahun 2019, pendapatan PI dari PHM menurun. Pertamina tahun itu butuh investasi, sehingga keuntungannya dialokasikan untuk belanja modal.  “Tapi masih dapat, walau sedikit. Dan kita juga harus bayar pajaknya,” kata Edy.

“Bagaimana dengan 2020?” tanya saya.

“Nah, itu yang nol sama sekali. Kita malah harus bayar pajak dan operasional kantor”.

Namun, tahun 2021 ini, Edy berharap ada pendapatan dari PI Blok Mahakam. Ia optimistis karena sudah ada laporan lifting hasil produksinya. Hanya angka pastinya belum dapat ia pastikan. Target ke depan jika semua operasional berjalan lancar, maka MMP bisa memberikan pendapatan ke kas daerah berkisar Rp 25 miliar.

Sebetulnya tidak ada terget pastinya dari Pemprov Kaltim. Tergantung kondisi produksi migas. Tergantung pula pada SK Gubernur, berapa dana yang harus dimasukkan ke kas daerah. Itu landasan hukumnya. PT MMP tidak bisa mengeluarkan dana untuk kas daerah tanpa adanya SK Gubernur.

Menurutnya, saat ini uang MMP masih ada Rp 218 miliar. Namun uang itu tertahan. Atau berencana untuk ditahan dan masuk kas daerah. Itu berdasarkan RUPS sebelumnya. Sebelum periode Edy.

Dari angka tersebut disisihkan Rp 10 miliar. Itu bukan hanya untuk MMP. Dibagi lagi. Untuk CSR Rumah Sakit Islam Rp 2 miliar, kemudian untuk kerja sama produksi dengan East Kaltim di Penajam Rp 3 miliar dan WK Sangasanga Rp 3 miliar.

Ok lah East Kaltim dan WK Sangasanga, kok tiba-tiba ada RS Islam?

“Nah itu dia, enggak ngerti saya”.

Berarti MMP hanya kebagian Rp 2 M selama setahun ini, apa yang bisa dilakukan dengan uang itu?

“Ya enggak bisa apa-apa. Itu cukup hanya operasional gaji saja,” jawab Edy.

Keputusan itu, kata Edy, berdasar pada Laporan Hasil Badan Pemeriksa Keuangan (LHBPK) perwakilan Kaltim. Laporan itu menyebutkan ada ketidaksesuaian dari laporan PT MMP. Namun, belakangan, kata Edy, setelah ditinjau kembali, semuanya sudah sesuai.

Edy pun telah menghadap gubernur. Meminta peninjauan ulang atas keputusan RUPS tersebut. Gubernur Isran sudah kasih lampu hijau. Kemungkinan akan digelar RUPS Luar Biasa. Edy diminta menyampaikan hasil tinjauannya. Termasuk berapa kebutuhan investasi MMP.

Edy memahami anggapan masyarakat soal MMP. Karena tidak dapat dimungkiri, beberapa fakta soal perusda berakhir kelabu. Salah satu contoh PT Agro Kaltim Utama (AKU) yang kini tengah bermasalah. Atau di Kukar ada PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM)—perusda Kukar yang juga tengah berkasus. Dan masih banyak lainnya. Pokoknya seabrek kritikan soal perusda.

Padahal seyogianya, perusahaan daerah bisa sejalan dengan program pemerintah daerah. Menjadi mitra. Karena selain profit, BUMD juga punya tugas sebagai agen pembangunan. Misalnya, jika pemerintah memiliki visi membangun industri hilir di Kaltim, nah bagaimana perusda yang berkaitan bisa mendorong terjadinya hilirsasi. Tentu di masing-masing bidang yang digeluti.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button