DiswayKolom Redaksi

Terbiasa Infus

Oleh: Devi Alamsyah*

DUA pekan lalu, ada berita soal dana bagi hasi (DBH) migas. Berita yang mengangkat hasil seminar yang digelar SKK Migas Pusat di Balikpapan. Yang jadi narasumbernya Kepala SKK Migas Kalsul Saifudin, akademisi Kaltim Aji Sofyan Effendi serta dari kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Balikpapan.

Pada seminar tersebut terjadi perdebatan atau diskusi menarik untuk disimak. Saifudin membeber soal DBH migas yang masuk ke daerah. Jumlahnya triliunan rupiah.

Itu sudah berlangsung bertahun-tahun sejak perusahaan migas beroperasi. Bahkan saat jaya-jayanya sektor energi fosil ini, DBH migas Kaltim bisa di atas 10 triliun per tahun. Masuk ke kas daerah. Bahkan, dia menyebutkan tahun lalu pemerintah menggelontorkan dana DBH hingga 40 triliun untuk seluruh Indonesia.

Itu baru DBH saja. Belum masukan lain yang bisa menjadi multiplier effect perekonomian daerah. Lewat dana-dana CSR dan kegiatan-kegiatan industri hulu migas di Kaltim lainnya.

Baca Juga

Saifudin mungkin benar. Angka-angka itu berdasarkan data yang mereka simpan. Terdokumentasikan. Bahkan, rencana alokasi DBH tahun 2019 pun sudah bisa dilihat di web Kementerian Keuangan. Daerah-daerah penghasil migas bisa melihat rinciannya di situ.

Tapi, faktanya angka-angka itu belum sepenuhnya terlihat. Misalnya dari sisi infrastruktur. Beberapa daerah penghasil seperti di Kutai Pesisi, masih jauh dari kata daerah kaya migas.

Hal itu juga dibeber ekonom Aji Sofyan Effendi yang saat itu juga menjadi narasumber. Bahkan, menurut penelitiannya di beberapa daerah penghasil SDA, rata-rata taraf kesejahteraan warganya di bawah daerah non penghasil SDA. Aji meneliti di 7 daerah di Indonesia, satu di antaranya Kaltim.

Baca Juga:

Ironi, 82 Persen Desa Daerah Penghasil SDA Sangat Tertinggal

Aji Sofyan juga benar. Memang fakta yang terjadi demikian.

Mengapa begitu? Kenapa angka-angka yang dibeber itu tidak berefek maksimal bagi kemajuan daerah? Begitu kira-kira pertanyaannya. Persoalannya di mana ya ?

Fakta lainnya. Para stakeholder daerah juga sejak dulu gencar menyuarakan penambahan alokasi DBH untuk Kaltim. Bahkan, sempat mengajukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu ketua MK masih dipegang Mahfud MD.

Informasi terakhir yang didapat. JR akhirnya ditolak karena azas pemerataan daerah dan ternyata Kaltim juga memiliki silva yang besar. Sisa anggaran yang tidak terserap. Artinya, dana daerah masih tersisa banyak tapi kok minta tambahan lagi.

Kemarin, ada lagi berita terkait permintaan penambahan kuota participating interest (PI) dari 10 persen menjadi 39 persen.

Pertanyaannya lagi, jika itu nantinya diberikan apakah akan ada efek yang nendang bagi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur daerah? Mari kita kaji…

Aji Sofyan saat seminar itu mengatakan soal budaya masyarakat di wilayah penghasil SDA. Ini salah satu yang menurut beliau menjadi penghambat. Kebiasaan mendapat aliran dana besar sehingga menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah dan warganya.

“Kita itu terbiasa diinfus. Padahal yang diinfus itu orang sakit,” kata Aji, saat seminar itu.

Boleh saja, ketika sakit awalnya diinfus hingga sehat. Tapi, jika diinfus terus-terusan, jadinya sakit menahun dong.

Ini bukan berarti kita menolak infus. Tapi, harus dipikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setelah infusan itu tidak ada lagi.

Harus dipikirkan juga bagaimana infusan itu bisa menjadi bahan penopang ketika SDA yang jadi andalan perekonomian daerah sudah surut.

Harus mulai berbenah. Tumbuhkan sektor lain di luar migas dan batu bara supaya tidak kecanduan. Sektor yang lebih berkesinambungan. Bukannya diskusi-diskusi Kaltim pasca migas sudah sering digelar.

Nah, agar infusan ini bermanfaat lebih dahsyat, bisa dikelola sedemikian rupa dan diarahkan alokasinya sesuai target tahapan yang ingin dicapai daerah. Dibuat pula payung hukumnya, misalnya melalui peraturan daerah (Perda).

Contoh Bojonegoro, daerah penghasil minyak di Jawa Timur ini sudah memiliki Perda Bagi Hasil Migas. Dari mulai pemda hingga ke desa di daerah penghasil sudah ada alokasinya. Sehingga tidak ada lagi tuntutan daerah sekitar dapat apa. Kalau seumpama dananya hanya ngendap di kabupaten/kota atau provinsi.

Seharusnya Kaltim juga punya perda seperti itu. Bukan hanya alokasinya saja yang ditentukan hingga ke kelompok masyarakat terkecil, tapi juga peruntukkannya.

Misalnya, DBH nanti khusus pengembangan infrastruktur. Sampai dirasa cukup, kemudian fokus peruntukkannya bisa diubah lagi. Misalnya lagi, untuk mendorong industri pengolahan atau pariwisata dan begitu seterusnya…

Jadi, fokusnya adalah seberapa besar dana yang bisa dikelola dengan baik sesuai visi dan misi daerah. Karena sebarapa pun besar dana yang didapat itu, tanpa pengelolaan yang tepat sasaran, tentu efeknya tidak akan seusai harapan.

Bagaimana dengan Anda?

*/Pemimpin Redakai DiswayKaltim.com

Saran dan masukan bisa kirim via email: [email protected]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button