Catatan Rizal EffendiDisway

Kasihan Beban Bupati Hamdam

Catatan Rizal Effendi

ADA yang bilang Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Ir H Hamdam Pongrewa (57) adalah seseorang yang beruntung. Sekarang ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU menyusul terseretnya bupati nonaktif, AGM dalam masalah hukum.

Apalagi PPU sekarang ini menjadi kabupaten terpenting di Indonesia, selalu menjadi buah bibir dalam dan luar negeri jika orang bicara Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia yang baru. Maklum wilayah IKN seluas 256 ribu hektare itu berada di wilayah kekuasaan PPU.

Saya baru sekali bertemu Hamdam setelah menerima SK  Plt dari Gubernur Kaltim Dr Isran Noor, Januari lalu. “Mohon doa dan dukungannya, Kanda,” kata ayah tiga anak kelahiran Padang Sappa, Kabupaten Luwu, Sulsel itu kepada saya.

Sebelum menjadi wakil bupati, Hamdam sempat jadi anggota DPRD PPU dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga

Sambil berkelakar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf  menyebut Hamdam dapat rezeki anak soleh.

“Pak Hamdam ini mungkin nggak kepikiran juga dulu nyalonnya cuma wakil saja. Kok tiba-tiba sekarang jadi Bupati,” kelakar Yahya dalam acara istighosah dan pencanangan kantor PBNU di dekat lokasi IKN, di akhir Januari lalu.

Hamdam ikut tertawa di tengah pengurus PBNU dan pengurus wilayah NU se-Indonesia, yang hadir saat itu. Sebagai kompensasinya Plt Bupati PPU ini diminta membantu menyediakan lahan untuk kantor PBNU.

“Alhamdulillah, sudah ada pembicaraan  dan Pak Bupati sudah siap akan memfasilitasi supaya nanti begitu resmi IKN dibangun, di situ juga ada gedung kantor PBNU,” kata Yahya bersemangat.

Sambutan yang hangat naiknya Hamdam tidak otomatis sejalan dengan kondisi PPU. Sesungguhnya Hamdam saat ini menanggung beban berat dalam menata kembali pemerintahan terutama dari aspek anggaran, sebab pendapatannya tidak sebanding dengan pengeluaran atau belanja. Akibatnya Pemda PPU terlilit utang, seperti pepatah “lebih besar pasak daripada tiang.”

“Hasil review kita, besaran kewajiban (utang) PPU yang wajib diselesaikan mencapai Rp 400 miliar,” ungkap Plt Kepala Inspektorat PPU Ainie kepada media, Sabtu (9/4) lalu.

Ainie menyebutkan angka Rp 400 miliar tersebut terdiri utang tahun 2020 dan 2021. Sebanyak Rp 200 miliar telah disepakati dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sedang Rp 200 miliar lagi masih akan dibahas lebih lanjut.

Dalam keterangan terpisah, Kepala BKAD PPU Tur Wahyu Sutrisno mengungkapkan, selain utang Rp 400 miliar itu, Pemkab PPU juga masih punya tanggungan utang Rp 34 miliar pada tahun anggaran 2020. Jadi totalnya Rp 434 miliar.

Utang terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), terutama utang proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rumah dinas bupati.

Bupati Hamdam sendiri berjanji akan menyelesaikan satu per satu utang yang ada setelah dilakukan verifikasi sambil menunggu dana transfer bagi hasil. Baik utang kegiatan proyek, maupun menyangkut tunggakan gaji tenaga honor lepas (THL) dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) atau insentif PNS, juga tunggakan beasiswa, dana hibah sekolah swasta terutama PAUD dan insentif ketua RT.

“Kita cicil berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas kita ada upaya menyelesaikan,” tambahnya.

Menjelang Ramadan lalu, anggota Komisi I DPRD PPU Sariman sempat mendesak Pemkab PPU segera menyelesaikan kewajibannya terutama yang berkaitan dengan gaji THL dan insentif PNS. “Kasihan mereka, padahal di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri banyak kebutuhan mereka. Kami berharap Pemkab segera membayar,” kata Sariman.

Dalam memenuhi kewajibannya itu, PPU melakukan langkah penghematan termasuk merevisi besarnya gaji THL, yang semula Rp 3,4 juta menjadi Rp 2 juta. Saya dengar gaji 3.437 THL untuk bulan Januari dan Februari 2022 sudah mulai dibayarkan. Demikian juga TPP PNS.

“Sementara ini kami tidak saja puasa Ramadan, tapi juga puasa kegiatan, karena tak ada anggarannya,” kata seorang kepala dinas.

Kalau dilihat angka APBD PPU tahun 2022 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD PPU, akhir Desember 2021, nilainya sebesar Rp 1,170 triliun lebih kecil dibanding APBD 2021 yang tercatat Rp 1,9 triliun. Penurunannya sangat signifikan sekitar Rp 700 miliar.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button