Catatan Rizal EffendiDisway

Kasihan Beban Bupati Hamdam

Catatan Rizal Effendi

ADA yang bilang Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Ir H Hamdam Pongrewa (57) adalah seseorang yang beruntung. Sekarang ini menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU menyusul terseretnya bupati nonaktif, AGM dalam masalah hukum.

Apalagi PPU sekarang ini menjadi kabupaten terpenting di Indonesia, selalu menjadi buah bibir dalam dan luar negeri jika orang bicara Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota Indonesia yang baru. Maklum wilayah IKN seluas 256 ribu hektare itu berada di wilayah kekuasaan PPU.

Saya baru sekali bertemu Hamdam setelah menerima SK  Plt dari Gubernur Kaltim Dr Isran Noor, Januari lalu. “Mohon doa dan dukungannya, Kanda,” kata ayah tiga anak kelahiran Padang Sappa, Kabupaten Luwu, Sulsel itu kepada saya.

Sebelum menjadi wakil bupati, Hamdam sempat jadi anggota DPRD PPU dua periode dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga

Sambil berkelakar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf  menyebut Hamdam dapat rezeki anak soleh.

“Pak Hamdam ini mungkin nggak kepikiran juga dulu nyalonnya cuma wakil saja. Kok tiba-tiba sekarang jadi Bupati,” kelakar Yahya dalam acara istighosah dan pencanangan kantor PBNU di dekat lokasi IKN, di akhir Januari lalu.

Hamdam ikut tertawa di tengah pengurus PBNU dan pengurus wilayah NU se-Indonesia, yang hadir saat itu. Sebagai kompensasinya Plt Bupati PPU ini diminta membantu menyediakan lahan untuk kantor PBNU.

“Alhamdulillah, sudah ada pembicaraan  dan Pak Bupati sudah siap akan memfasilitasi supaya nanti begitu resmi IKN dibangun, di situ juga ada gedung kantor PBNU,” kata Yahya bersemangat.

Sambutan yang hangat naiknya Hamdam tidak otomatis sejalan dengan kondisi PPU. Sesungguhnya Hamdam saat ini menanggung beban berat dalam menata kembali pemerintahan terutama dari aspek anggaran, sebab pendapatannya tidak sebanding dengan pengeluaran atau belanja. Akibatnya Pemda PPU terlilit utang, seperti pepatah “lebih besar pasak daripada tiang.”

“Hasil review kita, besaran kewajiban (utang) PPU yang wajib diselesaikan mencapai Rp 400 miliar,” ungkap Plt Kepala Inspektorat PPU Ainie kepada media, Sabtu (9/4) lalu.

1 2 3 4 5Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button