DaerahPenajam

Warga Sepaku Pertanyakan Plang Batas IKN, Berada di Permukiman dan Kebun Warga

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

PPU, nomorsatukaltim.com – Warga Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berencana menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perihal dugaan penyerobotan lahan pribadi masyarakat dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.

Memang, sekira sepekan terakhir ini rencana megaproyek pemerintah pusat itu mulai menuai banyak sorotan. Khususnya di Kecamatan Sepaku. Lokasi yang dipilih sebagai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Selain kekhawatiran soal kesetaraan pembangunan daerah penyangga, jaminan perhatian pada sumber daya manusia (SDM) lokal, hingga persoalan agraria. Pasalnya, baru-baru ini pemerintah pusat sedang banyak agenda, di antaranya ialah pemasangan batas wilayah yang masuk KIPP. Sesuai UU 3/2022 tentang IKN Baru.

Plang pengumuman tersebut bertuliskan begini:

“BATAS KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN, DILARANG MERUSAK” dan “DILARANG MEMASUKI, MELAKUKAN KEGIATAN, MENGGUNAKAN DAN/ATAU MENDUDUKI KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH”.

Sejumlah Warga Sepaku mempertanyakan plang milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu. Mereka menilai tidak tepat lantaran terpasang di wilayah pemukiman warga. Pun kebun-kebun milik warga yang masih produktif.

Sejumlah warga merasa khawatir. Jika lahan tempat tinggal dan pertanian mereka akan terdampak pembangunan IKN Nusantara.

“Sejauh ini diketahui belum ada negosiasi langsung kepada kami sebagai masyarakat di wilayah IKN ini, sehingga kami merasa khawatir tentang keberadaan kami saat ini,” kata Hasanuddin, warga Desa Bumi Harapan, Sepaku, Jumat, (18/3/2022).

Hasanuddin bersama warga lainnya yang sudah puluhan tahun menetap di daerah itu, meyakinkan bahwa merekalah yang lebih dulu tinggal di kawasan ini. Buktinya adanya pemakaman  keluarga terdahulu mereka di lokasi tersebut.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button