Penajam

Bukan Penimbunan Minyak Goreng, Ada Indikasi Pelanggaran Distribusi di PPU

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

PPU, nomorsatukaltim.com – Diketahui tak ada penimbunan minyak goreng terjadi di Penajam Paser Utara (PPU). Namun ditemukan indikasi lain soal penyebab sulitnya minyak goreng didapat di pasaran dengan harga murah.

Plt Bupati PPU, Hamdam Pongrewa menjelaskan sudah lebih sepekan Pemkab bekerja untuk mengurai permasalahan langkanya minyak goreng di Benuo Taka. Tim Satgas Pangan PPU juga difokuskan ke sana dalam penanganan. Selain mengadakan pasar murah, toko-toko grosir di PPU juga tak luput dari pemeriksaan.

“Memang ada muncul indikasi adanya penimbunan oleh distributor. Itu yang kita cari, kalau ada maka akan kami berikan sanksi,” ujarnya kepada nomorsatukaltim.com – Disway National Network (DNN), Sabtu (12/3/2022).

Baca Juga

Beberapa kali turun ke lapangan, personel tim gabungan dari OPD terkait itu tidak menemukannya di lapangan. Bahwa para distributor langsung mendistribusikan komoditas itu ke ritel-ritel agar bisa langsung dibeli masyarakat.

Upaya lain juga telah ditempuh pemerintah. Upaya lain agar seluruh warga PPU tetap mendapatkan jatah kebutuhan pokok itu di pasaran. Dengan mengeluarkan imbauan ke pada ritel-ritel, untuk membatasi secara mandiri jumlah yang dapat dibeli satu orang warga.

Sayangnya imbauan itu berjalan tak sesuai dengan keinginan pemerintah. Warga cenderung panic buying dan menyerbu ritel yang menjajakan minyak goreng. Puluhan emak-emak bahkan sanggup mengantre berjam-jam. Rerata dari mereka ketakutan tidak mendapatkan jatah jika tidak segera membeli.

“Tapi malah direspon kurang tepat, ada panic buying. Padahal, dibatasi itu agar justru semua kebagian,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Hamdam, tetap perlu dipahami bahwa permasalahan ini merupakan masalah nasional. Yang mana hal ini tidak terjadi hanya di PPU saja. Namun merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu dibenarkan Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi. Bahwa pemerintah pusat juga masih terus mendalami masalah kelangkaan minyak goreng itu. Lembaganya pekan lalu juga telah memanggil berbagai stakeholder untuk rapat dengar pendapat.

“Diketahui bahwa jumlah minyak goreng yang masuk ke PPU memang sedikit. Di daerah juga begitu, stok yang masuk tidak sesuai dengan permintaan pasar. Makanya langka,” ungkapnya.

Kelangkaan itulah yang membuat harga minyak goreng tidak stabil. Pun, imbauan pemerintah untuk menyeragamkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu juga sulit dilakukan.

Terlebih menurutnya pemerintah juga tidak bisa menentukan harga yang beredar di masyarakat. Kecuali dengan memberikan subsidi untuk mengatasi itu.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button