Penajam

Dianggap Tak Jelas, DPRD PPU Minta Perumda Benuo Taka Diaudit

PPU, nomorsatukaltim.com – Iklim komunikasi politik di Penajam Paser Utara kian menghangat, setelah peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Abdul Gafur Mas’ud. Sebelumnya anggota Korpri ribut. Kini merembet ke Perumda Benuo Taka yang mulai digoyang.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD PPU, Kamis (27/1/2022) pengurus Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka dicecar berbagai pertanyaan. Ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) gabungan Komisi DPRD PPU, Senin (24/1/2022) lalu.

Rapat ini dihadiri sekira 10 perwakilan rakyat. Semuanya antuasias mempertanyakan banyak hal tentang kerja-kerja Perumda Benuo Taka selama ini.

Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan kepada Dirut Perumda Benuo Taka, Heriyanto; Kepala Bagian Ekonomi, Durajat; Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Ahmad; Kepala Bapenda PPU, Tohar; dan beberapa jajaran lainnya.

Baca Juga

Anggota Komisi II DPRD PPU, Syarifuddin HR menyebutkan bahwa program kerja Perumda tidak jelas. Karena justru menghilangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini sudah berjalan optimal di Pelabuhan Benuo Taka.

“Perumda ini ngapain menjalankan bisnis yang sudah ada dan berjalan baik di Dinas Perhubungan. Kenapa tidak mencari bisnis lain yang belum digarap pemerintah,” tegasnya.

Ini berkaitan dengan hasil pendapatan salah satu kerja Perumda Benuo Taka di pelabuhan milik Pemkab PPU di Kelurahan Buluminung itu. Yang mulanya dikelola UPT Dishub PPU dan mendapatkan PAD jauh lebih tinggi. Sekira Rp 6,4 miliar.

Namun setelah dikelola Perumda Benuo Taka, PAD yang masuk ke kas daerah dari sektor pelabuhan ini justru merosot drastis. Sekira Rp 2,1 miliar saja.

“Itu hanya setoran dari sektor retribusi pelabuhan dari Januari-Mei. Itu juga saat masih dikelola UPT, terus hasil dari pengelolaan Perumda Benuo Taka ini ke mana? Kenapa belum disetorkan?,” lanjut Politikus Partai Demokrat itu.

Sementara Sudirman, dari Fraksi PDIP, mempertanyakan dasar hukum pengelolaan pelabuhan itu. Menurutnya, tidak ada dasar kuat yang dapat digunakan dalam aktivitas pemungutan retribusi di sana.

“Tidak bisa kalau dasarnya hanya surat pernyataan dari bupati. Sementara aktivitas penarikan retribusi di sana itu ada perdanya, dan yang berhak melakukan itu adalah UPT Dishub. Lalu kenapa Perumda sudah melakukannya, dan Dishub PPU juga membiarkannya?,” beber Anggota Komisi III DPRD PPU ini.

1 2 3Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button