Penajam

Proyek Pipa Air Bersih PPU Tersendat Birokrasi

Pembangunan jaringan pipa air bersih di Penajam Paser Utara (PPU) lewat dari target. Izin menggali di jalan Negara yang tak kunjung turun jadi penyebab. Birokrasi yang panjang jadi hambatan.

nomorsatukaltim.com – Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid angkat bicara. Proyek yang terhambat itu sejatinya hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebanyak 2.256 sambungan rumah (SR) jadi sasaran di sembilan kelurahan/desa dalam empat kecamatan. Nilainya pun tak main-main, mencapai Rp 9,5 miliar.

Baca Juga

Namun proyek itu rupanya ditanggung terlebih dulu oleh Pemkab PPU. Jika telah rampung dan memenuhi syarat (eligible), barulah dapat diklaim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk dana insentif daerah.

Baca juga: Terhambat Izin BBPJN, Proyek Air Bersih di Babulu Meleset

Tapi syarat berikutnya, harus memenuhi target berjalan per 1 Oktober 2021. Tenggat waktu yang kini sudah terlewati sebulan lamanya.

Hingga kini baru sekira 1.256 SR saja yang selesai dikerjakan. Sisanya terkendala pembangunan jaringan pipa distribusi utama. Lokasinya ada di Kecamatan Babulu. Di sana, ada dua desa calon penerima manfaat, yakni Desa Babulu Laut dan Babulu Darat.

Pekerjaan itu terhambat izin penggalian. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU selaku pengerja proyek, belum mengantongi izin penggalian.

Pipa distribusi utama itu tidak bisa dibangun begitu saja, karena berkenaan dengan jalan negara. Butuh izin dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), untuk menyambung jaringan pipa air sepanjang 3 kilometer, dari Bendungan Babulu ke arah dua desa tadi.

“Khusus untuk proyek di Babulu benar, memang saat ini ada kendala, yaitu belum terbitnya izin dari BBPJN untuk proses pemasangan pipa distribusi utama,” kata Abdul Rasyid, Kamis (11/11/2021), dikutip dari Harian Disway Kaltim – Disway News Network (DNN).

Bukan karena disengaja. Rasyid menjelaskan, untuk mendapatkan izin ini pihaknya telah melakukan koordinasi sejak awal mula pekerjaan. Bahkan, telah ditindaklanjuti dengan tiga kali rapat. Namun, masalah ini ia akui memang agak rumit birokrasinya.

“Bukan karena tidak berkoodinasi, tapi memang prosesnya panjang. Kami sudah tiga kali rapat dengan BBPJN. Cuma ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Harus 1 meter dari bibir jalan, dan lain sebagainya. Panjang,” ungkapnya.

Akibat lewat masa tenggat itu, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Besar kemungkinan pengajuan klaim 1.000 SR itu berstatus uneligible, atau dianggap tak layak untuk mendapat penggantian DID.

“Cuma karena aturannya Oktober harus selesai, sementara kita belum menyelesaikan, karena persoalan tadi, maka kemungkinan besar tidak bisa diterima seluruhnya (2.256 SR),” sambungnya.

Proyek pembangunan jaringan air bersih di PPU terkendala izin BBPJN. Akibatnya, penyelesaian tertunda. (Robbi/Nomor Satu Kaltim)

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button