2 Sisi Penambahan THL di Pemkab PPU; Antara Kebutuhan dan Tidak Rasional

PPU, nomorsatukaltim.com – Banyaknya rekrutmen tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan. Penambahan pegawai di kala kondisi finansial daerah sedang berantakan akibat pandemi, membuat pemkab dinilai tidak rasional.

Pasca lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) nomor 1/2021 tentang honorarium THL. Persoalan penambah tenaga honorer itu menjadi sedikit sensitif. Pasalnya, aturan itu menaikkan upah mereka menjadi setara upah minimum kabupaten (UMK), Rp 3,4 juta per bulan. Hal itu berlaku untuk semua THL, termasuk yang baru saja diterima.

Anggota Komisi II DPRD PPU Syarifuddin HR mengkritik pengelolaan kas keuangan daerah tahun ini. Lebih-lebih, adanya defisit dengan dalih pandemi, tentu menyebabkan pendapatan daerah menjadi semakin carut marut.

“Saat ini APBD kita amburadul dan tidak kondusif, untuk membayarkan kewajiban pemerintah seperti insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) saja sudah tidak mampu, namun aneh Pemkab malah menerima THL baru. Tentu gajinya bersumber dari APBD,” katanya, Jumat, 17 September 2021 lalu.

Ia melihat, di tengah kondisi ini Pemkab PPU tidak jeli melihat suatu program. Memilah mana yang genting di antara yang penting agar menjadi prioritas. Pemkab sendiri mengalokasikan sebesar Rp 128 miliar dalam setahun untuk 3.155 orang THL.

“Bukan malah ngotot menambah THL. Pemkab sudah tidak masuk akal, tidak sehat. Ketika masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan saat ini, tetapi ada beberapa pelaksanaan program yang bertolak belakang dari asas kesejahteraan masyarakat PPU secara luas,” tegasnya.

Yang ia maksud itu soal rekrutmen baru 22 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PPU. Lalu beberapa lagi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga meminta penjelasan terkait beredarnya kabar pemotongan pembayaran nominal insentif atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang tertunggak. Dari sebelumnya 100 persen menjadi hanya 75 persen.

“Nah dengan kondisi ini saja bisa kita bayangkan, kalau APBD PPU sekarang sudah tidak mampu lagi membayarkan insentif untuk ASN sebesar 100 persen yang selama menjadi harapan besar para ASN. Sedangkan gaji mereka sendiri, kini rata-rata habis membayar hutang bank,” beber Syarifuddin.

Lebih lanjut, ia meminta semua OPD khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU melakukan evaluasi. Pasalnya, besaran TPP itu sudah menjadi ketentuan dan wajib dijalankan. Karena telah disahkan nilainya melalui sidang paripurna DPRD dan masuk dalam peraturan daerah (Perda).

“Maka wajib dilaksanakan serta dibayarkan 100 persen sesuai kesepakatan.  Berbeda jika di akhir tahun anggaran, baru lah diketahui apakah defisit atau malah ada sisa lebih pembiayaan anggaran,” sebutnya.

*

SESUAI KEBUTUHAN

Terpisah, Kepala BKPSDM PPU Khairudin menegaskan penambahan tenaga honorer baru itu sudah sesuai. Baik secara perhitungan dan analisa OPD yang memang kurang personel. Baik juga secara regulasinya.

Kebijakan merekrut tenaga honor diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 37 bahwa honorarium THL dengan pola pembayaran berdasarkan kegiatan.

“Sepanjang ada kegiatan yang tidak terkomodir oleh ASN, itu dibolehkan. Perbup 17 itu sudah jelas, sepanjang kekurangan pegawai, maka bisa merekrut THL. Jadi pengangkatannya diketahui bupati, artinya itu benar. Tidak ada masalah,” katanya.

Penambahan THL tahun ini, sebutnya, ada sekira seratus orang. Termasuk yang ada di Satpol-PP tadi.

Pengangkatan tenaga honorer pada akhirnya menjadi pro kontra. Pasalnya, di sisi lain pemerintah pusat melalui Surat Edaran Mendagri No 814.1/169/51 tanggal 10 Januari 2013, perihal penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer. Larangan pengangkatan honorer juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 dan PP 43/2007.

“Di dalam analisa jabatan kan dinas itu kan kurang, ya tidak ada masalah. Kan juga pengangkatan itu diketahui oleh bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK). Jadi bukan persoalan jumlah THL-nya tinggi, tetapi ini kan berdasarkan analisis jabatan dan kebijakan kepala daerah,” tandas Khairudin.

Plt Kepala Satpol-PP Muhtar sudah sejak lama mengungkapkan kendala yang dihadapi satuannya. Yaitu kekurangan personel dalam berbagai kegiatan penegakan.

Kebijakan penambahan jumlah personel ini seiring bertambahnya kegiatan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Satpol-PP juga memiliki tugas mengawasi penerapan protokol kesehatan (prokes).

Disebutkan Muhtar, jumlah ideal personel Satpol-PP Kabupaten PPU sebanyak 250-300 orang. Jumlah tersebut, termasuk penempatan di empat kecamatan yang ada di PPU.

“Ada tambahan 24 personel di kami. 22 orang rekrutan baru dan 2 orang pengalihan dari Bapelitbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan),” jelas Muhtar.

Dengan tambahan 24 personel tersebut, jumlahnya sudah masuk dalam kategori cukup. Yakni 252 orang. Nantinya, sebagian personel bakal ditugaskan di wilayah kecamatan.

Tiga kecamatan, yakni Penajam, Babulu, dan Sepaku ditempatkan masing-masing 15 personel. Sementara khusus Kecamatan Waru hanya 10 orang personel.

“Jadi ketika ada kegiatan di wilayah kecamatan cukup di-back-up sama Satpol kecamatan. Kecuali jika harus mendapat tambahan, maka kami BKO-kan dari Satpol Kabupaten,” tutupnya. (rsy/ava)

Leave A Reply