Kutim

TK2D Kutim Ragu Semua Tenaga Honorer Terakomodasi Jadi PPPK

Iklan Ucapan Selamat Rektor Unmul

Kutim, nomorsatukaltim.com – Kebijakan baru Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menghapus tenaga honorer daerah telah diputuskan. Hal ini membuat resah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutai Timur (Kutim). Mereka tak yakin jika seluruh tenaga honorer dapat terakomodasi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perwakilan dari forum TK2D Kutim, Selasa (25/1/2022) pagi mendatangi DPRD Kutim. Mereka mengeluhkan terkait nasib mereka ke depannya. Pasalnya, pengangkatan menjadi PPPK tersebut lebih banyak membutuhkan pegawai fungsional. Sehingga untuk pegawai administrasi akan sulit diangkat menjadi PPPK.

Ketua Forum TK2D Kutim, Mursalim mengatakan, dirinya tidak yakin semua TK2D dapat terakomodasi menjadi PPPK. Karena sejauh ini analisis jabatan (anjab) yang disiapkan Pemkab Kutim hingga kini tidak kunjung keluar.

Baca Juga

Baca juga: Soal Jaminan bagi TK2D, Joni tak Menampik BPD juga Perlu

“Masalahnya di anjab tersebut akan diketahui berapa kebutuhan pegawai pada tiap OPD,” ucap Mursalim, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kutim kepada nomorsatukaltim.com – Disway News Network (DNN).

Ia menjelaskan, total jumlah TK2D Kutim mencapai 7.000 orang. Hingga awal tahun ini sudah ada sekitar 1.800 yang diangkat menjadi PPPK, semuanya adalah pegawai fungsional. Maka tersisa 5.200 honorer yang mesti diangkat sebelum 2024 mendatang.

“Dari sisa TK2D ini ada sekitar 2 ribu pegawai administrasi. Kemungkinan besar akan tidak terangkat menjadi PPPK,” tuturnya.

RDP itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim, Joni. Upaya yang coba dilakukan adalah dengan bersurat kepada Kementerian PAN-RB. Meminta agar tenaga honorer administrasi ini dapat diberdayakan.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button