Kutim

Harga Bahan Pokok Naik, Pemkab Kutim akan Aktifkan Lagi TPID

Kutim, nomorsatukaltim.com – Banyaknya keluhan warga Kutai Timur (Kutim) terkait kenaikan harga bahan pokok jadi sorotan pemerintah. Untuk mengendalikan harga tersebut, Pemkab Kutim coba mengaktifkan kembali Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun langsung digelar. Tujuannya untuk memastikan kinerja TPID bisa berjalan normal kembali. Asisten II Pemkab Kutim, Suroto mengatakan, pada tahun 2020 hingga 2021 lalu gerak TPID tersendat karena pandemi.

“Kami berharap TPID saat ini bisa berjalan baik lagi. Sehingga semua harga komoditas bisa terpantau,” ucap Suroto kepada nomorsatukaltim.com – Disway News Network (DNN).

Baca Juga

Baca juga: Cuaca Pengaruhi Harga Bumbu Dapur

Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan itu menyebut berbagai komoditas sangat penting bagi masyarakat Kutim. Tidak hanya yang berkaitan dengan pangan saja, komoditas pertanian dan perkebunan juga kerap mengalami lonjakan harga.

“Harga sayur-mayur, pangan, pupuk harus dipantau. Sehingga saat ada lonjakan harga dan kelangkaan barang dapat segera tertangani,” imbuhnya.

Bahkan TPID diminta langsung bergerak sekarang juga. Per Januari ini semua komoditas harus dapat terpantau. Data dan laporan pun diminta rutin untuk dapat diekspos publik. Sehingga pola penanganan pun dapat diambil dengan cepat dan tepat.

“Koordinasi dengan para pedagang juga akan diperkuat, untuk membantu pantauan harga di lapangan,” bebernya.

Jika dicermati, lanjut Suroto, kenaikan harga di Kutim terjadi hanya sewaktu-waktu. Namun saat terjadi lonjakan harga, kerap dibarengi dengan kelangkaan barang. Hal ini yang masih perlu tindak lanjut dari TPID ke depannya.

“Seperti kenaikan harga cabai beberapa bulan lalu, kini sudah berangsur menurun. Namun saat harga naik kerap membuat panik warga, karena barang ikut langka,” tuturnya.

Selama ini komoditas yang rentan mengalami inflasi adalah bahan pangan. Terutama yang berasal dari luar pulau seperti Jawa dan Sulawesi. Semisal cabai dan bawang, karena produksi lokal tidak ada.

“Biasanya terjadi karena gagal panen di daerah asal. Bisa pula pengaruh alur distribusi yang terhambat,” tandasnya. (bct/zul)

Editor: Muhammad Zulfikar Akbar

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button