Kutim

Persoalan Dusun Sidrap, Akademisi: Utamakan Kepentingan Masyarakat

Sengkarut Dusun Sidrap di Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan terus berlarut-larut. Pemkab Kutai Timur (Kutim) maupun Pemkot Bontang tak kunjung mendapat titik temu. Alhasil persoalan ini berdampak pada status kependudukan masyarakat setempat. Hingga akhirnya, kepentingan publik pun terabaikan.

nomorsatukaltim.com – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Najidah mengatakan, dalam proses penentuan tapal batas memang tak bisa hanya melihat sisi normatif saja. Tapi harus melihat bagaimana aspek sosiologis dari masyarakat setempat.

“Karena yang harus diutamakan dalam persoalan seperti ini adalah kepentingan publik yang dirasakan masyarakat,” ucap dosen Fakultas Hukum Unmul ini.

Menurutnya, walaupun secara hukum ada ketetapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hingga menyatakan Dusun Sidrap adalah wilayah Kutim. Tapi harus tetap melihat kondisi di lapangan seperti apa. Bagaimana program pembangunan di wilayah tersebut.

“Ini yang saya bilang jangan sebatas normatif saja. Lihat bagaimana permintaan masyarakat, perhatikan aspek sosiologis mereka,” tutur pengajar Ilmu Hukum Administrasi Negara ini.

Sehingga, lanjut Najidah, kedua wilayah harus bisa saling mengevaluasi. Melihat berbagai aspek dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Bukan justru membuat masyarakat merasa diabaikan. Aksesibilitas juga harus diperhitungkan.

“Buat kebijakan yang menyentuh masyarakat Dusun Sidrap, jangan lalai merawat perbatasan,” tuturnya.

Najidah. (ist)

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button