Universitas Widya Gama Mahakam
AdvertorialKutim

DPRD Kutim: Pengelolaan Retribusi Harus Transparan

kontrak

KUTIM, nomorsatukaltim.com – Pemkab Kutai Timur (Kutim) berupaya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi daerah jadi satu bagian yang terus digali. DPRD Kutim menilai itu langkah bagus. Namun, dalam pengelolaan retribusi tersebut diminta dapat transparan.

Hal itu diungkapkan oleh anggota DPRD Kutim, Piter Palinggi. Menurutnya, untuk memastikan PAD dapat bertambah adalah dengan menghindari kebocoran. Maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat berjalan transparan.

“Termasuk dalam proses pemungutan retribusi daerah agar maksimal dipungutnya,” ucap Piter.

Politisi Nasdem ini mengingatkan, Pemkab Kutim juga harus menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Termasuk pula memastikan petugas pemungut memiliki integritas dan profesional. Sehingga pemasukan yang diharapkan bisa maksimal.

Baca Juga

“Dalam pengelolaan juga harus transparan, partisipatif, dan akuntabel,” tegasnya.

Selain itu, kinerja dari petugas pemungut juga harus dipantau. Pemberian sanksi ataupun tambahan insentif wajib dilakukan. Sesuai dengan hasil kinerja yang ditunjukkan di lapangan. Hal ini menurutnya jadi langkah untuk menghindari kebocoran pendapatan.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button