DaerahKukar

Fraksi PKB DPRD Kukar Usul agar KM Diberhentikan Sementara

Oknum Anggota DPRD Kukar yang Jadi Tahanan Kota

Kukar, nomorsatukaltim.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB) DPRD Kukar Hamdiah Z, didampingi Sekretaris Fraksi H Sarpin, meminta agar KM– oknum anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang menjadi tahanan kota atas kasus pemalsuan dokumen surat tanah di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kukar– untuk diberhentikan sementara sebagai anggota legislatif.

Surat Usulan Pemberhentian Sementara Keanggotaan DPRD Kukar itu diajukan Fraksi PKB kepada unsur pimpinan
bernomor 14/F-PKB/DPRD/VIII/2022, Selasa (16/7/2022).

Hamdiah Z menjelaskan, Fraksi PKB DPRD Kukar berkomitmen terus berupaya menjaga kondusivitas dan kehormatan hukum yang berlaku. Sehingga, sikap tersebut perlu dilakukan agar tak memberikan dampak yang meluas terhadap kepercayaan masyarakat setempat.

“Alhamdulillah, hari ini kami melayangkan surat usulan pemberhentian kepada saudara KM yang ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Kukar. Hal ini kami lakukan lantaran untuk menjaga marwah dari Fraksi PKB itu sendiri,” ungkapnya.

Legislator Kukar asal Dapil Loa Kulu & Loa Janan ini menambahkan, dengan adanya KM menjadi tersangka atas kasus tersebut, memberikan dampak yang siginifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan sikap dan langkah tegas yang dilakukan oleh fraksi PKB DPRD Kukar demi menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kami juga menjaga kepercayaan masyarakat agar tak memberikan masalah yang meluas kedepannya,” ucapnya.

Dalam lampiran surat tersebut dituliskan, bahwa sikap dan tindakan Fraksi PKB DPRD Kukar tersebut, telah sesuai dengan perundang-undangan yang telah termaktub dalam acuan UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD pasal 412. Kemudian, Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada pasal 115. Serta, Peraturan DPRD Kukar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kukar dalam pasal 155 dan 156.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kukar, Muhammad Ridha Darmawan mengatakan, tengah menanggapi pengajuan usulan pemberhentian sementara Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PKB tersebut.

Kata dia, pengajuan pemberhentian sementara dilakukan DPRD Kukar setelah KM berstatus sebagai terdakwa dalam kasus pemalsuan surat tanah di Desa Giri Agung, Kecamatan Sebulu, Kukar, beberapa waktu lalu.

“Saat ini kami masih memproses surat usulan, untuk pemberhentiannya,” jelas Sekretaris Dewan Kukar M. Ridha Darmawan kepada media ini.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button