DaerahKukar

Terdakwa KM Jadi Tahanan Kota dan Beraktivitas Kembali, Castro: Seharusnya Diberhentikan Sementara

Kukar, nomorsatukaltim.com – Angggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) berinisial KM telah ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus pemalsuan dokumen, beberapa waktu lalu. Usai diamankan Satreskrim Polres Kukar di pulau Jawa.

Namun, setelah sempat menjalani masa tahanan di Mapolres Kukar, politisi itu ternyata telah terlihat kembali beraktivitas seperti semula di DPRD Kukar sejak, Jumat (12/8/2022) kemarin. Kabarnya, KM telah berstatus sebagai tahanan kota.

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah menegaskan, meski telah berstatus tahanan kota, harusnya KM diberhentikan sementara, karena sudah terdakwa.

“Intinya, sangkaannya pasal 263 KUHP, yang ancaman hukumannya 6 tahun. Itu sudah seharusnya diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD,” tegasnya.

Karena lanjut dia, dalam aturan ada dua kondisi anggota DPRD dapat diberhentikan sementara, yakni berstatus terdakwa pidana umum yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, atau jadi terdakwa pidana khusus.

Ia pun juga sungguh menyayangkan, atas sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, yang telah memberikan kebebasan terhadap pihak terdakwa, untuk dapat beraktivitas di luar tahanan. Pasalnya, secara objektif terdakwa telah diancam hukumannya di atas 5 tahun. Sehingga, dipastikan harus dalam aturan hukum yang ketat.

“Kalau syarat objektif sudah terpenuhi, karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sedang syarat subjektifnya, apakah terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan? Ini yang harus ditanyakan ke Pengadilan. Karena saya khawatir Pengadilan justru memberikan ruang bagi terdakwa untuk
melarikan diri atau merusak barang bukti kalau tidak ditahan,” cetus pria yang akrab disapa Castro ini.

Kemudian dalam aturan, terdakwa KM telah jelas saat ini sedang menjalani proses hukum. Dan itu bisa menjadi landasan agar KM dapat dilakukan pemberhentian sementara ataupun secara permanen.

“Dalam aturan, pemberhentian sementara bisa dilakukan kalau statusnya sudah terdakwa. Dan pemberhentian secara permanen (PAW) bisa dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Tapi kalau statusnya ditahan, itu bisa dibawa ke sidang etik melalui badan kehormatan. Mestinya BK memberhentikan sementara waktu, kan tidak bisa bekerja juga kalau ditahan,” tandasnya.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button