AdvertorialBontang

Mempertahankan Status Bontang Kota Informatif

Di era keterbukaan, pemerintahan yang transparan adalah keniscayaan. Pemkot Bontang sudah memulainya. Kini, status sebagai kota informatif terus dipertahankan.

nomorsatukaltim.com – Soal keterbukaan informasi publik, keseriusan Bontang tak perlu dipertanyakan. Daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 180 ribu jiwa ini bahkan sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah.

Regulasi ini adalah turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Segala informasi dari pemerintahan, disampaikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Baca Juga

Bukti pengelolaan informasi yang baik pun sudah dicapai. Terbukti, tiga tahun terakhir Kota Taman menyandang predikat sebagai kota informatif. Bahkan jadi peringkat pertama keterbukaan informasi publik terkait PPID, mengungguli sembilan kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

Baca juga: Call Center 112, Tanggap Darurat Lewat Bontang Siaga

Kini, status tersebut kembali coba dipertahankan. Penilaian dari Komisi Informasi (KI) Kaltim pun sudah dilakukan di bulan ini.

Diketahui sebelumnya, pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik se- Kaltim di 2020, Bontang berhasil meraih peringkat pertama dengan total nilai 92,49. Mengalahkan Samarinda di posisi kedua dengan total nilai 91,98, serta Balikpapan di posisi ketiga dengan total nilai 85,40. Alhasil, Bontang berhasil memperoleh panji keberhasilan dari Pemprov Kaltim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang, Dasuki menjelaskan, ada lima tingkatan keterbukaan informasi publik. Terendah adalah tidak informatif, kemudian kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Untuk mempertahankan kota informatif, Dasuki menyebut pihaknya melakukan beberapa langkah. Salah satunya, perda yang tadi disebutkan.

“Artinya secara regulasi, Bontang sudah duluan. Bontang jadi satu-satunya di Kaltim yang punya Perda Keterbukaan Informasi Publik,” jelasnya, dikutip dari Harian Disway Kaltim – Disway News Network (DNN).

Pejabat Diskominfo Bontang bersama Komisioner Komisi Informasi Kaltim usai penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat Kaltim, Senin (8/11/2021) lalu di Kantor Diskominfo Bontang Graha Taman Praja, Bontang Lestari. (Diskominfo Bontang)

Kehadiran Perda tersebut punya dampak bagi PPID yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, mendorong perubahan pola pikir pegawai agar well-inform. Kata Dasuki, hal itu membalik pola pikir lama, yakni dari yang sebelumnya banyak tertutup dan sedikit terbuka, kini menjadi banyak terbuka dan sedikit tertutup.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button