Universitas Widya Gama Mahakam
AdvertorialBalikpapan

Pengendalian Banjir Masih Jadi Prioritas di RPJMD Wali Kota Balikpapan Terpilih

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Komisi III DPRD Balikpapan Rapat Dengar Pendapat (RDP), membahas  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Rapat Paripurna, Kamis (20/05/2021).

RDP ini dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan dihadiri Dinas PU, Dinas Perhubungan, Bappeda, Bagian Pembangunan, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) serta anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi III.

Pembahasan tersebut terkait RPJMD yang menjadi skala prioritas dan telah direncanakan oleh OPD untuk kepemimpinan Wali Kota terpilih periode 2020-2024.

Tim Kelompok Pakar Pimpinan Dewan, Adi Supriadi mengatakan, rencana pembangunan skala prioritas ini akan dikakukan secara bertahap selama kepemimpinan Wali Kota terpilih.

Baca Juga

Ia memaparkan, Pembangunan yang akan diprogramkan di antaranya penanggulangan banjir, BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri, seragam gratis bagi siswa baru untuk tingkat SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta, dan pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Balikpapan Timur.

“Pengendalian banjir merupakan skala prioritas pembangunan, ini menyesuaikan dengan visi misi wali kota terpilih bahwa program penanggulangan banjir adalah prioritas utama yang akan dikerjakan dalam RPJMD wali kota ke depan,” ujarnya.

Untuk anggaran pembangunan seperti penanggulangan banjir sudah tersedia, dan difokuskan untuk penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dengan anggaran berkisar 300 miliar.

“Ini baru diskusi awal, kemudian nanti akan kami lanjutkan ke pembicaraan berikutnya untuk melihat berapa sih sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan DAS Ampal,” terangnya.

Sebenarnya, kata Adi, persoalan penanggulangan banjir sangat optimis bisa dilaksanakan. Hanya saja selama ini tergantung kemauan untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di tempat itu, karena dari sisi regulasi dan Undang-Undang, ada ketentuan bahwa ketika pembebasan lahan terkait dengan pelayanan publik, maka dapat dilakukan secara konsinyasi.

1 2Laman berikutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also
Close
Back to top button