Samarinda, Nomorsatukaltim.com โ Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menjawab hilirasi industri lambat berkembang. Kebijakan penghiliran industri di wilayah Kalimantan Timur sudah menjadi wacana selama bertahun-tahun. Konon, kebijakan itu untuk melepas ketergantungan ย Benua Etam dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
Namun sampai saat ini, proyek penghiliran berjalan sangat lambat. Sejumlah investasi mulai masuk, namun dengan jumlah yang masih sangat terbatas.
Jawaban akan sulitnya mengembangkan hilirisasi itu diungkap Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Ia mencontohkan industri sarang burung walet di Sulawesi Tengah bisa memakan tenaga kerja hingga ribuan orang.
Persoalannya tenaga kerja di Kaltim masih kurang untuk bisa menjalankannya. Masih butuh tenaga terampil dari luar. Meski pun ia mengklaim sekitar 10 persen pemasukan ke daerah juga didapat dari ekspor sarang burung walet.
Tapi itu pun masih berupa bahan mentah. โKalau pun dipaksa bangun pabrik, kurang orang,โ kata Hadi Mulyadi saat mengikuti podcast Good Time di Rumah Disway, Senin (30/1/2023).
Itu baru dari sisi tenaga kerja.ย Hal lain yang perlu diperhatikan adalah regulasi pendukung. Seperti perizinan dan kemudahan usaha.
Menjalankan proyek hilirisasi kata Hadi tidak bisa mengandalkan kemampuan pemerintah daerah. Bolanya ada di pemerintah pusat. โHarus integral, tidak bisa sepihak,โ tambah Hadi Mulyadi menjawab pertanyaan Devi Alamsyah. Ia mencontohkan industri hilirisasi CPO. Kalau pun Kaltim ingin membuat pabrik CPO sebagai prasyarat hilirisasi industri, pemerintah pusat harus mendukung. Seperti menyetop pabrik CPO di Jawa dan memindahkannya ke Kalimantan, khususnya Kaltim.
Menurutnya 60 persen proyek industri nasional terpusat di Jawa. Jika ada pemisahan tersebut, maka hilirisasi bisa berjalan cepat. โIndustri CPO enggak ada nunggu pabrik datang sendiri, tapi harus didukung. Jangan ada pabrik CPO lagi di Jawa. Ini memang indsutri jangka panjang,โ tegas pria yang juga Ketua Partai Gelora kaltim ini.
Asa untuk membangun itu sebenarnya ada dengan adanya IKN. Keberadaannya dianggap bisa membawa angin segar pembangunan di Kaltim. Seperti menambah jumlah tenaga kerja. Jika ini bisa diterapkan, secara tidak langsung pemerintah pusat pasti akan memercepat proyek hilirisasi industri yang diinginkan Kaltim. (*)
Sumber: reviewsatu.com ย
