Samarinda, Nomorsatukaltim.com – Gubernur Isran Noor menyatakan setiap jengkal tanah Kaltim berhak atas pembangunan. Karena itulah ia dan wakilnya, Hadi Mulyadi menggaungkan visi Kaltim Berdaulat dalam masa pemerintahan 2018-2023.
Dalam banyak kesempatan, Gubernur Isran Noor menegaskan makna berdaulat itu bukan berarti Kaltim ingin merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tapi bagaimana provinsi ini mampu berdiri kokoh dan mandiri untuk mengelola lingkungan dan semua potensi sumber daya yang dimiliki, serta bisa terus memberikan kontribusi besar bagi republik ini.
Kaltim Berdaulat juga memiliki makna sebagai pembangunan merata ke seluruh penjuru Kaltim.
Maka selama 2018-2023 komitmen kedua pemimpin Kaltim itu tetap tak tergoyahkan, bahwa tidak ada proyek-proyek mercusuar yang dibangun menggunakan APBD provinsi. Anggaran harus didistribusikan untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh di Kaltim.
Sementara proyek-proyek besar menurut dia, diperjuangkan menggunakan APBN dan dana-dana pusat.
Dalam strategi pembangunan ini, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi secara nyata telah membuktikan dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Sekitar Rp 500-an triliun dana pusat akan digunakan untuk membangun IKN dengan berbagai fasilitas pendukung di dalam dan di luar area IKN. Termasuk infrastruktur kawasan penyangga IKN.
Kembali ke pembangunan Kaltim, perhatian besar juga diberikan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi bagi warga yang tinggal di kawasan perbatasan dan pedalaman, seperti di Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Dengan demikian, maka perhatian kedua pemimpin ini bukan hanya untuk warga kawasan perkotaan, seperti penanganan banjir dan jalan berlubang di Kota Samarinda, tapi juga untuk warga perbatasan dan pedalaman dengan membangun jalan dan puluhan jembatan.
“Untuk ruas jalan Tering (Kutai Barat) – Ujoh Bilang (Mahakan Ulu) total penanganan tahun 2019 – 2021 dalam bentuk perkerasan aspal sepanjang 24,93 km, cut/fill dan timbunan pilihan 14,36 km. Kita juga bangun 14 jembatan panel,” kata Gubernur Isran Noor, dalam pernyataan resmi yang dikutip Jumat, 3 Februari 2022.
Total alokasi anggaran untuk penanganan 2019 – 2021 sisi Kutai Barat untuk pembangunan jalan sebesar Rp119.3 miliar dan pembangunan jembatan Rp23,2 miliar, sehingga total Rp142,5 miliar.
Alokasi juga dikucurkan untuk pembangunan jalan dari Mahulu untuk ruas jalan Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai. Total penanganan jalan tahun 2015 – 2021 berupa cut/fill dan timbunan pilihan sepanjang 89,50 km. Total penanganan jembatan tahun 2015 – 2021 terdapat 20 titik (bailey) jembatan panel.
“Dalam periode itu, total anggaran pembangunan jalan di Mahulu sebanyak Rp101,4 miliar. Sedangkan pembangunan jembatan Rp75,6 miliar. Jadi total Rp177 miliar,” ungkap Gubernur Isran Noor.
Tahun 2022 lalu, Pemprov Kaltim kembali mengalokasikan anggaran untuk ruas jalan Tering – Ujoh Bilang sebesar Rp29,3 miliar berupa perbaikan geometrik jalan (cut and fill) dan pelebaran jalan.
Sementara untuk sisi Mahulu (Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai) dialokasikan sebesar Rp28,5 miliar untuk perbaikan geometrik jalan (cut and fill), pelebaran jalan dan saluran (aramco/pipa baja bergelombang).
Untuk pembangunan jembatan di tahun 2022 di Mahulu terdapat dua jembatan di ruas jalan Long Bagun – Long Pahangai dengan nilai pagu Rp6,2 miliar.
“Kita juga bangun jembatan yang lebih besar yakni Jembatan Mubong di ruas Long Bagun – Long Pahangai dengan nilai Rp20 miliar,” tambahnya.
Bahkan saat dua tahun pandemi Covid-19 melanda, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi sama tak mengendurkan komitmen mereka untuk mengalokasikan dana pembangunan ke semua daerah tanpa pilih kasih. Pun tak ada urusan politik balas jasa.
“Setiap jengkal tanah Kaltim berhak atas pembangunan. Dan menjadi tugas pemerintah untuk memenuhinya secara adil dan proporsional,” ungkap Gubernur Isran Noor dalam banyak kesempatan. (*)
Sumber: Biro Adpimprov Kaltim
