Jakarta, DiswayKaltim.com – Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih, Oktober 2019.
“Yang saya dengar begitu (Jokowi ingin partai koalisi percepat munas). Tapi tidak langsung dari pak Jokowi tapi yang saya dengar begitu,” ujar Andi Sinalungga di Jakarta, Minggu (7/7/2019).
Menurut dia, untuk menindaklanjuti keinginan Presiden tersebut, DPP Golkar harus segera melaksanakan Rapat Pleno, lalu Rapimnas. Pasalnya, sebagai pendukung, Golkar memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin ke depannya. Oleh karenanya, ia mendesak agar segera dilaksanakan Rapat Pleno.
“Saya pendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar,” ujar dia.
Dia mengatakan, sejumlah Partai pendukung Jokowi-Ma’ruf serentak mempercepat penyelenggaraan Munas nya sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di antaranya, PDI Perjuangan (PDI P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Seharusnya, kata Andi, Golkar sebagai pendukung Jokowi-Ma’ruf juga harus menyelenggarakan Munas sebelum pelantikan.
Disebutkan bahwa Kongres PDIP dilaksanakan tahun 2020. Namun dipercepat karena untuk menyesuaikan agenda partai dengan pemerintah. Selain itu, juga untuk mempersiapkan diri mengahadapi Pilkada serentak 2020.
Terlebih lagi, kata Andi, sudah ada desakan dari sejumlah kader dan juga pengurus DPD Golkar untuk segera melakukan Munas pada September ini.
“Ada dorongan untuk sebelum penetapan kabinet sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu,” ujarnya.
Andi mengakui, sejauh ini, Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal. Sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, lainnya menginginkan Desember 2019.
“Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja” ungkap Andi.
Dia mengatakan bahwa Kongres V PDIP diselenggarakan di Bali pada 8-11 Agustus 2019. Kongres tersebut dipastikan akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Sedangkan, PKB akan melaksanakan Muktamar di Bali pada 20-22 Agustus.
Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori menyebutkan, hingga kini belum ada sosok yang muncul menggantikan posisi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB.
Hal yang sama pun terjadi di PPP yang infonya akan melaksanakan muktamar luar biasa dalam waktu dekat, begitupula Nasdem yang juga sudah ada wacana untuk menggelar Kongres. (rul/indopos)
